Wamen Investasi: Fiktif Positif Akselerasi Investasi Daerah

WAKIL Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memperkenalkan fiktif positif (FikPos) yang mulai diimplementasikan pada sistem perizinan berusaha online single submission (OSS) berbasis risiko sejak awal Juni lalu.

Hal ini disampaikan di hadapan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang mengikuti orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Fiktif positif adalah prinsip dalam sistem perizinan berusaha yang menyatakan jika suatu permohonan perizinan yang telah memenuhi semua persyaratan tidak mendapatkan tanggapan atau keputusan dari pihak berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai service level agreement (SLA), permohonan tersebut secara otomatis dianggap disetujui dan berlaku secara hukum.

Baca juga : HKI Tekankan Percepatan Perizinan dan Regulasi Industri

Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.
Pada kesempatan ini, Todotua menekankan pentingnya peran kepala daerah dan aparaturnya dalam mendorong investasi untuk meningkatkan perekonomian.

"Kegiatan retret ini menjadi momentum penting untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah (pemda) terkait pengembangan investasi," ujarnya.

Menurutnya, pemda memegang peran kunci dalam mendukung pertumbuhan investasi, terutama melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menangani investasi.
"Forum ini merupakan forum yang secara pribadi kami nanti-nantikan karena ini momentum kita bisa bertatap muka secara langsung. Sebab, kementerian kami ini salah satu kementerian yang banyak berinteraksi dengan fungsi-fungsi bapak/ibu di tingkat provinsi, kabupaten/kota," ujar Todotua.

Todotua berharap terjalin kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan pemda dalam menangani investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga membuka kesempatan bagi pemda yang ingin berkonsultasi mengenai investasi.

"Semua perizinan itu dikelola dalam satu platform OSS, kendalinya ada di kami. Ini momentumnya karena kami juga mau koordinasi pusat dan daerah ini juga berjalan cepat," tegasnya. (iin)