Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke tambang nikel milik PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6). Kunjungan ini dilakukan pasca penghentian sementara operasional tambang nikel Raja Ampat tersebut.
Bahlil mengatakan tinjauan ke Pulau Gag tersebut untuk melihat situasi operasi tambang tersebut dan dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.
"Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar masukan dari masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi.
Menteri ESDM menegaskan kedatangan dirinya ke Pulau Gag bukan semata kunjungan seremonial, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kondisi riil di lapangan. Merujuk pada laporan Greenpeace, lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi di pulau tersebut terancam rusak akibat aktivitas tambang.
"Saya juga ingin memastikan secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Nantinya, hasil pengecekan akan dianalisis oleh tim Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM," ujar Bahlil.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengeklaim berdasarkan hasil pantauan awal, tidak ditemukan indikasi permasalahan di wilayah operasional tambang tersebut.
"Dari pengamatan udara, terlihat bahwa tidak ada sedimentasi di area pesisir. Secara keseluruhan, kegiatan tambang ini sebenarnya tidak menunjukkan adanya masalah," ungkap Tri.
Meski demikian, Kementerian ESDM tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM dalam mengambil keputusan selanjutnya.
"Secara umum, kegiatan reklamasi di lokasi ini cukup baik. Namun demikian, kami akan menunggu laporan lengkap dari Inspektur Tambang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, keputusan akan segera diambil," tambah Tri.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam) I Dewa Wirantaya menyatakan sebagai anak usaha PT Antam, PT GAG Nikel senantiasa menerapkan prinsip pertambangan baik atau good mining practice dalam menjalankan operasionalnya.
"Kami berkomitmen terhadap kepatuhan reklamasi, pengelolaan air limpasan tambang, serta penerapan prosedur lingkungan sesuai regulasi," ucapnya.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat lima perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham. Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT GAG Nikel yang saat ini aktif melakukan produksi dan berstatus Kontrak Karya (KK).
PT GAG Nikel tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akta Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136 hektare. Perusahaan ini juga termasuk dalam 13 entitas yang diizinkan melanjutkan Kontrak Karya di kawasan hutan hingga masa izinnya berakhir, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
Sebagai informasi, pada 5 Juni 2025, Menteri ESDM secara resmi menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengaduan masyarakat mengenai potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap kelestarian kawasan wisata Raja Ampat. (H-3)
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggandeng Polri melakukan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) sebagai langkah konkret terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Pencabutan IUP oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik untuk membenahi pengelolaan tambang di Tanah Papua, serta memastikan keberpihakan terhadap masyarakat setempat.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Raja Ampat merupakan rajanya biodiversity bagi kehidupan kelautan dan perikanan. Ada 2 juta hektare kawasan konservasi perairan
Anggota Komisi XI DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo Subianto terkait situasi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman menilai aktivitas tambang nikel yang dijalankan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Berbeda nasib dengan empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, PT Gag Nikel bak menjadi anak emas. Anak usaha Antam itu tidak dicabut izin usaha pertambangan (IUP)-nya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved