Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Anggota Komisi XI DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo Subianto terkait situasi tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, arahan kepala negara kepada menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di pulau tersebut sduah sangat tepat.
"Pemerintah bergerak cepat dengan menutup empat izin usaha tambang nikel yang ada di Pulau Gag, Raja Ampat, dan kami mengapresiasi gerak cepat ini. Ini membuktikan pemerintah bisa memberikan keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam," ujar Galih kepada wartawan, Rabu (11/6).
Ia mengatakan pemerintah memang harus memiliki orientasi ekonomi. Namun, di sisi lain, kelestarian lingkungan juga wajib dikedepankan. Terlebih, Raja Ampat memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar.
"Secara jangka panjang, Raja Ampat itu bisa memberikan manfaat ekonomi yang tidak akan pernah habis. Tambang nikel itu bisa habis dan bahkan merusak. Namun, kecantikan raja ampat tidak akan habis," jelas politisi Golkar itu.
Pemerintah, imbuhnya, harus mulai melihat peluang ekonomi dari sisi yang baru, yakni pariwisata. Di masa depan, itu bisa menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besar. Sebagaimana diketahui, Kepulauan Raja Ampat sudah dinobatkan sebagai Geopark oleh UNESCO.
"Pemerintah harus mulai melihat ke arah PNBP baru dan yang bisa diperbesar adalah di pariwisata, termasuk Raja Ampat. Saya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah, Menteri ESDM yang cepat melihat lokasi dan melihat keadaan langsung di Pulau Gag, serta dan memberi rekomendasi kepada Presiden," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah resmi mencabut empat IUP tambang nikel Raja Ampat. Adapun keempat IUP yang dicabut itu antara lain milik PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Nurham, dan PT Anugerah Surya Pratama. (E-3)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
KPK menerima banyak laporan dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan, salah satunya di wilayah Raja Ampat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan anggotanya untuk mendalami dugaan tindak pidana aktivitas tambang di Raja Ampat
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KETUA Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan Raja Ampat kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut dan banyak di antaranya bersifat endemik.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved