Anggota DPD: Gunakan Pendekatan Dialogis dalam Izin PT GAG

ANGGOTA DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor berharap pemberian kembali izin operasional tambang PT GAG Nikel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan.

Ia pun mengingatkan agar diadakan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat setempat agar semua pihak menemukan titik temu. Masyarakat Papua, lanjut dia, sebenarnya sangat terbuka dan dengan senang jika diajak bicara dari hati ke hati.

"Sebenarnya kan diajak bicara dulu. Oke, PT GAG Nikel beroperasi kembali, dengan catatan pekerjanya 80% orang dari Papua, 20% diperbolehkan dari luar, khusus untuk yang ahli-ahli. Dialog seperti ini yang diinginkan masyarakat Papua," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Baca juga : Astacita Jangan Hanya Dirasa Warga di Kota

Anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik, pemerintahan, hukum, pertahanan dan keamanan itu mengaku bertanya-tanya karena izin operasional ternyata sudah diberikan kembali. 

Menurut dia, keinginan pemilik tanah adat, orang Raja Ampat dan orang Papua sebaiknya didengarkan supaya ke depannya semua berjalan lancar.

"Izin tambang dikeluarkan kembali setelah dihentikan, tetapi tanpa mengajak bicara orang Papua, orang Raja Ampat, pemilik tanah adat dan hak ulayat. Ini yang punya tempat siapa, yang kasih izin siapa. Seharusnya pemilik tanah adat, orang Papua, orang Raja Ampat, diajak bicara," ujarnya,

Baca juga : Target 20 Juta Penerima Manfaat MBG Diyakini Tercapai

Sebagai informasi, Kementerian ESDM menyatakan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9). Kementerian ESDM menyatakan beroperasinya kembali PT GAG Nikel merupakan salah satu proses evaluasi dan audit lingkungan.

"Itu kan (operasi) dalam rangka untuk evaluasi, audit lingkungan secara menyeluruh. Itu kan harus dalam kondisi operasi," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/9).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025 guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat di tengah ramainya isu pertambangan yang merusak ekosistem Raja Ampat dengan tagar SaveRajaAmpat.

Sementara itu, kontrak karya PT Gag Nikel dinyatakan masih sah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengawasan ketat atas amdal dan program reklamasi yang menjadi bagian dari rencana kerja perusahaan. (Antara/I-1)