Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menegaskan bahwa menteri-menteri ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu segera dievaluasi terutama terkait kegagalan efek stimulus dan memanfaatkan momentum di triwulan I 2025.
"Pertumbuhan ekonomi di bawah 4,9% menjadi preseden buruk di tengah optimisme Prabowo mengungkit pertumbuhan ekonomi ke angka 8%," ujar Huda saat dihubungi, Jumat (6/6).
Padahal, sambung Huda, pada awal tahun telah diberikan berbagai stimulus seperti subsidi listrik dan dibantu oleh momentum Ramadan-Lebaran, namun pertumbuhan ekonomi hanya di angka 4,87%.
"Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diprediksi hanya di angka 4,5-4,7% saja," sebutnya.
Ia juga menyoroti salah satu kasus beberapa waktu lalu di mana adalah gas LPG 3kg yang sempat “menghilang” dan susah didapatkan oleh masyarakat. Hal itu, lanjut dia, berdampak terhadap daya beli yang tertekan dan masyarakat hilang kepercayaan.
"Menteri terkait harusnya sudah undur diri. Begitu juga dengan kasus penambangan nikel di kawasan wisata Raja Ampat. Menteri Pariwisata, Menteri ESDM, dan Menteri KLH harusnya sudah mundur karena ketidaktahuan ini. Tidak ada koordinasi sama sekali, padahal mereka sudah bekerja lebih dari 100 hari. Jika tidak mampu, lebih baik diganti, daripada mempermalukan diri dan Presiden Prabowo," tandasnya. (Fal/M-3)
PEMERINTAH mengakselerasi stimulus ekonomi nasional pada Triwulan I 2026 dengan mengatur mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri.
STIMULUS fiskal diyakini akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga pada periode mudik Lebaran 2026 yakni menjadi jendela peluang (window of opportunity) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp911,16 miliar untuk memberikan diskon transportasi selama periode mudik Lebaran 2026.
Dalam upaya mengatur mobilitas selama libur Lebaran 2026, pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved