Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025. Ia mengeklaim sama sekali tidak mendapat pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut sejak awal pengumuman.
"Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan," kata Bahlil di sela acara Human Capital Summit di Jakarta, seperti dikutip Metro TV, Selasa (3/6).
Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan di balik pembatalan diskon tersebut. "Saya kan dari awal, kalau kalian tanya, saya bilang saya belum dapat konfirmasi dan belum tidak tahu. Jadi, jawaban saya begitu," ujarnya.
Pengumuman diskon listrik disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 24 Mei lalu. Kebijakan itu menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah ini ditujukan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 1.300 VA.
Selain diskon listrik, Airlangga mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan lima paket stimulus ekonomi lainnya, termasuk diskon tarif tol, diskon transportasi, penebalan bantuan sosial, BSU, dan diskon iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK).
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga menegaskan bahwa inisiatif kebijakan dan pembatalan pemberian diskon tarif listrik tidak datang dari Kementerian ESDM.
"Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalan tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya,” ucap Dwi dikutip Antara, Senin (2/6).
Dwi juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025.
Ia mengungkapkan bahwa sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.
“Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ucapnya.
Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.
Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik dinilai sebagai sinyal positif.
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik 16 orang untuk mengisi jabatan di Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Bahlil Lahadalia jadi ketua.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang diterapkan pemerintah terbukti efektif dan layak dipertimbangkan untuk diterapkan kembali.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan diskon tarif listrik 50%, seperti yang pernah diberlakukan pada Januari-Februari 2025.
Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% layak diterapkan kembali. Menurutnya, itu bisa mendorong konsumsi masyarakat dan memperkuat daya beli di tengah tekanan ekonomi.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved