Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Mekeng, perbankan dapat memberikan pinjaman selama ada underlying transaksi yang jelas.
"Selama ada dasarnya, boleh saja perbankan kasih pinjaman ke Merah Putih. Tentunya harus ada underlying transaksinya," ujar Melchias dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (31/5).
Ia mencontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank. Dana tersebut, sambung dia, kemudian digunakan untuk menjual pupuk kepada petani dengan harga terjangkau, dan hasil penjualan dapat dikembalikan ke bank.
"Selama ada underlying transaksinya, saya rasa perbankan bisa memberikan itu. Jadi tidak asal memberikan kredit," tegasnya.
Di samping itu, untuk mengantisipasi risiko kredit macet, perbankan dapat bekerja sama dengan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo dan Askrindo.
"Saya yakin perbankan punya tim atau punya sistem yang bisa menganalisa kelayakan dari sebuah usaha," tandas Mekeng. (E-3)
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gandung Pardiman, mengapreasiasi langkah pemerintah yang menunda rencana impor 105.000 pikap senilai Rp24 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menanggapi rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga pikap 4x4 dan truk untuk penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sufmi Dasco Ahmad yang meminta penundaan rencana impor 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Rencana pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk Koperasi Desa Merah Putih harus ditinjau ulang.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor mempertanyakan urgensi pengadaan pikap 4x4 untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyoroti regulasi, dan keekonomian.
Rencana pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk Koperasi Desa Merah Putih harus ditinjau ulang.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi ekosistem ekonomi yang baru.
ASOSIASI Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih Seluruh Indonesia resmi dideklarasikan. Deklarasi ini menjadi tonggak penting penyatuan gerakan koperasi desa dan kelurahan.
Tansformasi koperasi berbasis data yang dinamis dan real-time ini menjadi fondasi utama kerja Kementerian Koperasi ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved