Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan harapannya terhadap dua pejabat baru yang baru dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Airlangga mengatakan bahwa Bimo memiliki pengalaman yang cukup baik, terutama di sektor pemerintahan dan fiskal.
"Pak Bimo itu sudah berpengalaman karena pernah di pajak, pernah di Marinves, kemudian juga di KSP pernah, dan beliau terakhir di kantor Menko. Dari segi pendidikan juga baik relatif berusia muda," ucap Airlangga saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/5).
Dirinya berharap, beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.
"Tetapi tentu teamwork seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani, kerja sama itu penting karena pajak itu kan ada lebih dari 70 ribu orang sehingga organisasi menjadi penting dan dan menjaga kerja sama, baik horizontal maupun vertikal. Dan target pemerintah adalah menaikkan tax ratio, tax ratio salah satunya adalah coretax. Jadi coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik," imbuhnya.
Sementara itu, terkait Dirjen Bea dan Cukai yang baru dilantik, yakni Djaka Budi Utama, Airlangga menilai bahwa tugas yang diemban tidak kalah berat dari Bimo.
"Pak Djaka juga tentu mempunyai tugas yang tidak mudah karena Bea Cukai ini menjadi harapan dari seluruh dunia usaha. Barang keluar-masuk, gateway-nya itu ada di Bea Cukai. Ada pesan juga terkait penanganan secara khusus dan juga friendly terhadap pekerja migran, pahlawan devisa kita," tutur Airlangga. (Fal/E-1)
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, angkat bicara mengenai pemeriksaan sejumlah kantor dan rumah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kejaksaan Agung
Dirjen Bea Cukai kunjungi PT Mattel Indonesia, menegaskan komitmen dukungan pada industri ekspor lewat kawasan berikat.
Moratorium akan mempertimbangkan pengendalian konsumsi hasil tembakau, industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan capaian negara, dan peredaran rokok ilegal.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menyoroti adanya sejumlah celah yang masih dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang baru saja dilantik, Djaka Budhi Utama, diharapkan mampu melindungi industri hasil tembakau nasional.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved