Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SITUASI perekonomian tidak pasti dan pertumbuhan laju inflasi membuat masyarakat sulit mendapatkan hunian di Jakarta. Karena itu, pada akhirnya mereka melirik properti di luar Jakarta yang lebih terjangkau.
Hal tersebut ditegaskan Head Of Communications Green Pramuka City, Lusida Sinaga. "Kami terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap hunian terjangkau," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/5).
Maka dari itu, pihaknya meluncurkan program Boombastis Deals sebagai komitmen memberikan hunian terjangkau di kawasan Jakarta Pusat. "Kalau bisa memiliki hunian terjangkau di Jakarta, masyarakat tentu tidak perlu jauh-jauh membeli hunian di luar Jakarta," ungkapnya.
Program itu memberikan harga cicilan mulai Rp3 juta untuk apartemen 2 bedroom di Jakarta Pusat. Lusida mengeklaim harga itu sudah sangat terjangkau apalagi dengan berbagai fasilitas yang ada di Green Pramuka City, mulai dari pusat perbelanjaan Green Pramuka Square serta dekat dengan transportasi publik Transjakarta BPKP Pramuka, dan Rawasari, serta LRT Pramuka yang saat ini dalam tahap pembangunan.
"Bahkan cicilan ini hampir sama dengan harga sewa. Kalau dengan Rp3 juta bisa punya unit apartemen di Green Pramuka City buat apa sewa," bebernya.
Cicilan itu berasal dari promo suku bunga rendah 3,5% fixed rate selama 3 tahun dari bunga sebelumnya 5,47% ditambah promo free PPN 100%. Promo ini hanya berlaku sampai akhir Juni sesuai dengan berakhirnya program free PPN 100% dari pemerintah. (I-2)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia perlu diturunkan ke level 9% agar lebih kompetitif di tingkat regional.
PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.
Pembiayaan perumahan syariah terus tumbuh dengan dukungan developer sebagai mitra strategis, memperkuat sektor properti dan program perumahan nasional.
Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengungkapkan produk KPR fix berjenjang ini memang salah satunya dikhususkan untuk generasi muda.
Kombinasi lokasi strategis, reputasi pengembang dan dukungan insentif pemerintah menciptakan proposisi nilai yang kompetitif bagi calon pembeli.
MegaProperty Expo, Megabuild Indonesia, dan Keramika Indonesia 2026 ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu pengunjung.
Dengan populasi besar, pertumbuhan hunian baru yang berkelanjutan, daya beli yang relatif stabil, Surabaya menjadi salah satu motor utama pertumbuhan sektor properti nasional.
Tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan, namun sekaligus fase konsolidasi bagi para pelaku industri properti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved