Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
INDEKS literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2025. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan nasional naik dari 65,43% pada 2024 menjadi 66,46% pada 2025. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan, naik dari 75,02% menjadi 80,51%.
"Jika dihitung berdasarkan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), angka indeks literasi keuangan bahkan mencapai 66,64%, sedangkan inklusi keuangan nasional naik hingga 92,74%," ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta.
Meski capaian nasional mengalami peningkatan, Ateng menyoroti indeks literasi dan inklusi keuangan berbasis layanan syariah masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan layanan konvensional.
Pada 2025, literasi keuangan syariah tercatat hanya 43,42% dan inklusi syariah berada di angka 13,41%. Padahal, untuk layanan konvensional, angka literasi keuangan mencapai 66,45% dan inklusi keuangan 79,71% dalam metode keberlanjutan.
Di kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan belum merata.
Wilayah perkotaan mencatat indeks literasi keuangan sebesar 70,89%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 59,60%. Untuk inklusi keuangan, perkotaan mencapai 83,61%, sementara perdesaan 75,70%.
"Kesenjangan ini perlu menjadi perhatian khusus dalam perumusan program edukasi keuangan ke depan," kata Kiki, demikian ia karib disapa.
Ia juga menyebutkan perbedaan capaian berdasarkan gender. Laki-laki mencatat indeks literasi lebih tinggi yaitu 67,32%, sementara perempuan 65,58%. Namun, perempuan sedikit unggul dalam hal inklusi keuangan dengan 92,89%, berbanding 92,58% untuk laki-laki.
Berdasarkan usia, kelompok 18–50 tahun menjadi penopang utama literasi dan inklusi, sedangkan kelompok usia di bawah 18 dan di atas 50 tahun cenderung tertinggal. (Mir/E-1)
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) kembali menggelar ajang penghargaan tahunan Top Agent Award (TAA) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga pemasar berprestasi.
SEBAGAI penyedia layanan QRIS yang aktif sejak tahun lalu, Qoin Digital Indonesia berkomitmen mendukung inklusi keuangan melalui digitalisasi pembayaran di berbagai sektor, khususnya UMKM.
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
Bank Woori Saudara melalui KCP Kebayoran Baru menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi 254 pegawai Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI.
Inklusi dan literasi keuangan akan membuat masyarakat mampu membuat keputusan keuangan yang lebih baik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved