Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya dengan tegas menolak memenuhi permintaan keinginan Presiden AS, Donald Trump agar transaksi via QRIS (Quick Response Indonesian Standard) atau GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dihapus.
"Pertama karena produk tersebut dirilis oleh BI. Kedua, penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS atau GPN sekarang sudah semakin massif. Ini menjadi cermin keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan kita semua," jelas Asep dalam keterangannya, Kamis (24/4).
Asep melanjutkan, penggunaan QRIS lebih praktis. Cukup scan barcode, tak perlu menggunakan kartu dan yang penting lagi data transaksi masyarakat pun lebih terlindungi dan terpantau langsung oleh kita sendiri.
"Alasan berikutnya adalah, ini yang jauh lebih penting juga, kemandirian ekonomi dan keuangan melalui sistem pembayaran atau transaksi langsung yang terjadi hingga level akar rumput di masyarakat ini, alirannya tidak berputar kemana-mana. Tidak ada beban biaya tambahan yang ditimbulkan untuk kepentingan keuntungan perusahaan bangsa lain," papar Kang AW, sapaan akrab Asep.
Menurut Kang AW, jangan jadikan sistem pembayaran yang dibanggakan bangsa ini menjadi hilang gara-gara tekanan Trump. Presedennya akan buruk jika segala sesuatu yang diminta negara adi daya itu dengan serta merta harus tunduk.
"Sekarang bicara sederhananya saja deh, masa beli sebungkus rokok di pedalaman Rumpin atau Sukajaya, Bogor saja harus pake kartu berlogo visa atau master. Sedangkan dengan scan code QRIS justru jauh lebih mudah? Terus nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?" tukas Kang AW
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menjelaskan, atas dasar argumentasi itulah, team lobby Indonesia yang meminta penurunan tarif dagang ke Amerika harus mampu mengabaikan agenda soal sistem pembayaran kebanggaan kita ini menjadi bagian dari yang harus dibargainkan.
"Cari kompensasi lain yang sepadan dan jauh lebih proper saja," pungkas Asep. (I-3)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
RUU Pelindungan Konsumen harus berangkat dari pemahaman bahwa produsen dan konsumen memiliki kedudukan yang sederajat sebagai bagian dari ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
Pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah, bukan dengan pendekatan struktural yang instan.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved