Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya dengan tegas menolak memenuhi permintaan keinginan Presiden AS, Donald Trump agar transaksi via QRIS (Quick Response Indonesian Standard) atau GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dihapus.
"Pertama karena produk tersebut dirilis oleh BI. Kedua, penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS atau GPN sekarang sudah semakin massif. Ini menjadi cermin keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan kita semua," jelas Asep dalam keterangannya, Kamis (24/4).
Asep melanjutkan, penggunaan QRIS lebih praktis. Cukup scan barcode, tak perlu menggunakan kartu dan yang penting lagi data transaksi masyarakat pun lebih terlindungi dan terpantau langsung oleh kita sendiri.
"Alasan berikutnya adalah, ini yang jauh lebih penting juga, kemandirian ekonomi dan keuangan melalui sistem pembayaran atau transaksi langsung yang terjadi hingga level akar rumput di masyarakat ini, alirannya tidak berputar kemana-mana. Tidak ada beban biaya tambahan yang ditimbulkan untuk kepentingan keuntungan perusahaan bangsa lain," papar Kang AW, sapaan akrab Asep.
Menurut Kang AW, jangan jadikan sistem pembayaran yang dibanggakan bangsa ini menjadi hilang gara-gara tekanan Trump. Presedennya akan buruk jika segala sesuatu yang diminta negara adi daya itu dengan serta merta harus tunduk.
"Sekarang bicara sederhananya saja deh, masa beli sebungkus rokok di pedalaman Rumpin atau Sukajaya, Bogor saja harus pake kartu berlogo visa atau master. Sedangkan dengan scan code QRIS justru jauh lebih mudah? Terus nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?" tukas Kang AW
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menjelaskan, atas dasar argumentasi itulah, team lobby Indonesia yang meminta penurunan tarif dagang ke Amerika harus mampu mengabaikan agenda soal sistem pembayaran kebanggaan kita ini menjadi bagian dari yang harus dibargainkan.
"Cari kompensasi lain yang sepadan dan jauh lebih proper saja," pungkas Asep. (I-3)
Pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah, bukan dengan pendekatan struktural yang instan.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mengatakan keberadaan direksi, komisaris dan pengawas BUMN yang ianggap kebal hukum adalah pernyataan berlebihan
Seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa.
Pentingnya negara hadir sejak awal dalam menjamin keamanan seluruh produk makanan, minuman, kosmetik serta barang-barang lain yang beredar dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved