Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan memastikan kunjungan kerjanya ke perusahaan untuk menjamin implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diterapkan. Ini untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
"Kami berkeliling ke industri besar bukan tanpa alasan. Tujuan utama kami memastikan Sistem Jaminan Produk Halal berjalan dengan baik. Kami datang ke sini untuk menyaksikan langsung penerapan SJPH, karena ini bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Indonesia," jelas Haikal saat mengunjungi pabrik Ajinomoto di Karawang, Jumat (28/2).
Menurutnya, saat ini cukup banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan label halal. Karena itu, ia mendorong perkembangan ekosistem halal nasional sekaligus mempromosikan produk-produk halal nasional yang dimiliki supaya dapat bersaing di pasar global. "Alhamdulillah, Ajinomoto sudah berhasil mengekspor produk-produk ke negara-negara lain dengan mayoritas penduduk muslim, seperti ke Malaysia, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan banyak lainnya."
Direktur PT Ajinomoto Indonesia Jasman Silalahi memaparkan pihaknya memastikan seluruh siklus rantai pasokan produksinya memperoleh sertifikasi halal demi menjaga keamanan dan kehalalan produk. "Kami aktif mendorong seluruh mitra pemasok kami untuk melakukan audit halal secara berkala, meskipun mereka sudah masuk white list kami secara kehalalan," ujarnya.
Perusahaan asal Jepang itu memiliki dua fasilitas produksi yang tersebar di Karawang, Jawa Barat, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kedua fasilitas ini masing-masing melayani pasar dalam negeri dan pasar luar negeri atau ekspor.
Pihaknya pun aktif melakukan pembinaan, baik secara finansial maupun praktik produksi, terhadap para mitra UMKM mereka untuk memperoleh sertifikasi halal. "Komitmen kita, setiap tahun jumlah mitra UMKM kami yang peroleh halal harus bertambah," tuturnya.
Haikal menyampaikan upaya Ajinomoto yang aktif membimbing sektor UMKM untuk memperoleh sertifikat halal harus dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Maklum, masih banyak UMKM yang belum sadar dengan sertifikasi halal. (Ant/I-2)
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Melalui sistem Unified User, hambatan administrasi dalam proses rekrutmen diminimalisir.
MEREK perawatan kulit asal Korea Selatan, Innisfree, menutup seluruh gerai fisiknya di Indonesia. Perusahaan tetap melayani konsumen melalui penguatan kanal digital dan retailer resmi.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
PERUSAHAAN harus mampu menjalankan dua mesin secara paralel yaitu menjaga bisnis inti tetap optimal sambil terus melakukan langkah-langkah inovasi terobosan.
GP Ansor memastikan kewajiban sertifikasi dan label halal untuk produk makanan dan minuman di Indonesia tetap berlaku sesuai UU No. 33/2014.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebelum beredar di Indonesia.
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor AS dapat menghambat pembangunan ekosistem industri halal nasional.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved