Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan semua kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi anggaran. Kebijakan itu, ujar Dody, tidak hanya terjadi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kan beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan,” ujar Dody Hanggodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2).
Proyek lain, tegas Doddy, juga terkena efisiensi.
“Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena,” ucap dia.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, sambung dia, seluruh instansi pemerintah harus mengurangi anggaran. Tidak hanya itu, para menteri, katanya, juga harus melakukan efisiensi.
“Ada salah satu kata Pak Presiden untuk menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu, “ ucapnya.
Dody sebelumnya menyampaikan anggaran IKN pada 2025 belum terealisasi karena adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun. Dari situ, hanya tersisa anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja. Ia pun menyebut anggaran IKN diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
“Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua,” tukas dia. (Ant/H-3)
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres signifikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan perbaikan fasilitas umum (fasum) yang rusak usai demo maksimal enam bulan.
Usulan penambahan tanggul rob berada di sisi Timur Tol Semarang-Demak. Panjangnya lebih kurang 10 km dengan usulan pendanaan senilai Rp1,7 triliun.
Menteri Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan sikap yang tegas terkait rencana pemberian stimulus berupa insentif diskon tarif listrik.
AHY menambahkan sudah beberapa kali rapat bersama jajarannya untuk membahas mengenai sampah. Khususnya dalam menyiapkan infrastruktur pendukung.
Melarang truk ODOL melintas di jalan nasional sulit dilakukan karena belum ada aturan besaran muatannya.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved