Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap seluruh anggaran Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diblokir. Sehingga, progres realisasinya untuk 2025 belum dapat disampaikan.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025
Dody memahami bahwa anggaran pembangunan IKN dipakai untuk program lain. Dia berkelakar salah satunya untuk program makan siang menteri.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ucap Dody.
Pada saat rapat di Komisi V DPR, Dody memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara justru per 31 Desember 2024. Total pagunya mencapai Rp40,29 triliun.
Anggaran pembangunan IKN itu meliputi pengadaan sumber daya air Rp1,45 triliun dan bina marga Rp18,32 triliun. Kemudian, cipta karya Rp12,09 triliun dan perumahan Rp8,43 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Dody mengaku kementeriannya memotong anggaran hingga Rp81,38 triliun. Pemangkasan bentuk eksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Awalnya pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun. Saat ini pagunya menjadi Rp29,57 triliun. (Z-9)
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
DPR menyebut masih ada kemungkinan rencana ibu kota politik tersebut berhasil direalisasikan pada 2028 tapi jika ada anggarannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih mendapat suntikan dana dari APBN 2026
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.
Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggono mengatakan semua kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi sehingga bukan hanya IKN.
Menteri PU Dody Hanggodo, mengungkapkan seluruh anggaran Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diblokir, menyusul kebijakan untuk efisiensi anggaran di Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved