Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksana Harian Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Abdul Ghafur, mengatakan kampanye transisi energi perlu terus didorong, khususnya ke daerah-daerah.
"Sebab hari ini kalau bicara transisi energi, itu hanya berkutat di pusat saja, di pemegang kebijakan saja. Kalau bicara di daerah paham atau belum, belum tentu. Maka, untuk itu kami tertarik untuk bermitra dengan di Habibie Center, yang didukung atau disupport oleh Ford Foundation," kata Abdul di Jakarta, Senin (9/12).
The Habibie Center, sambungnya, diharapkan bisa bisa melahirkan kebijakan yang terukur serta yang dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal transisi energi.
"Karena ini harus kita landingkan baik kepada daerah, kita berikan pemahaman kepada mereka melalui kebijakan-kebijakan yang hari ini tentu bisa diakses oleh teman-teman daerah. Kami pernah mengumpulkan teman-teman daerah, melihat bagaimana sebenarnya transisi energi ini, tentu banyak yang belum paham. Maka kami berharap dengan lahirnya kebijakan itu nanti akan diaktualisasikan ke level pemerintah daerah," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Program Officer Natural Resource and Climate Change Ford Foundation, Maryati Abdullah, mendukung penuh penguatan kelembagaan dan reformasi kebijakan di sektor energi. Tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang dialog yang lebih efektif dan konstruktif sehingga reformasi kebijakan bisa terwujud.
"Kelembagaan maupun pelembagaan tentunya dalam kelembagaan ada banyak sekali aspek bukan hanya regulasi ataupun struktur, tetapi bagaimana sebuah value atau mekanisme yang efektif. Di antaranya bagaimana mendorong transisi energi yang transparan, akuntabel, yang inklusif, yang adil, berkelanjutan serta demokratis," bebernya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Hasan Ansori menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong transisi energi yang merata dan berkeadilan agar bisa dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu saja.
"Dalam Habibie Center, kita mendorong dan meng-highlight prinsip-prinsip demokratis seperti inklusif energi, people center, desentralisasi, kita juga melihat whole of society approach dan sebagainya untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, equality, partisipasi, dan sebagainya itu menjadi terangkat penting dalam transisi energi di Indonesia. Dan memastikan bahwa energi, transisi energi nanti benar-benar berkeadilan, bukan eksklusif dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi semua masyarakat memastikan juga mendapatkan aset yang sama rata dan berkeadilan," pungkasnya. (Z-11)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengandalkan skema konsorsium asuransi untuk melindungi aset-aset migas nasional yang bernilai besar.
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical
Penguatan inisiatif publik dan rumah ibadah sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan energi bersih.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah bahwa serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved