Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksana Harian Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Abdul Ghafur, mengatakan kampanye transisi energi perlu terus didorong, khususnya ke daerah-daerah.
"Sebab hari ini kalau bicara transisi energi, itu hanya berkutat di pusat saja, di pemegang kebijakan saja. Kalau bicara di daerah paham atau belum, belum tentu. Maka, untuk itu kami tertarik untuk bermitra dengan di Habibie Center, yang didukung atau disupport oleh Ford Foundation," kata Abdul di Jakarta, Senin (9/12).
The Habibie Center, sambungnya, diharapkan bisa bisa melahirkan kebijakan yang terukur serta yang dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal transisi energi.
"Karena ini harus kita landingkan baik kepada daerah, kita berikan pemahaman kepada mereka melalui kebijakan-kebijakan yang hari ini tentu bisa diakses oleh teman-teman daerah. Kami pernah mengumpulkan teman-teman daerah, melihat bagaimana sebenarnya transisi energi ini, tentu banyak yang belum paham. Maka kami berharap dengan lahirnya kebijakan itu nanti akan diaktualisasikan ke level pemerintah daerah," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Program Officer Natural Resource and Climate Change Ford Foundation, Maryati Abdullah, mendukung penuh penguatan kelembagaan dan reformasi kebijakan di sektor energi. Tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang dialog yang lebih efektif dan konstruktif sehingga reformasi kebijakan bisa terwujud.
"Kelembagaan maupun pelembagaan tentunya dalam kelembagaan ada banyak sekali aspek bukan hanya regulasi ataupun struktur, tetapi bagaimana sebuah value atau mekanisme yang efektif. Di antaranya bagaimana mendorong transisi energi yang transparan, akuntabel, yang inklusif, yang adil, berkelanjutan serta demokratis," bebernya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Hasan Ansori menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong transisi energi yang merata dan berkeadilan agar bisa dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu saja.
"Dalam Habibie Center, kita mendorong dan meng-highlight prinsip-prinsip demokratis seperti inklusif energi, people center, desentralisasi, kita juga melihat whole of society approach dan sebagainya untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, equality, partisipasi, dan sebagainya itu menjadi terangkat penting dalam transisi energi di Indonesia. Dan memastikan bahwa energi, transisi energi nanti benar-benar berkeadilan, bukan eksklusif dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi semua masyarakat memastikan juga mendapatkan aset yang sama rata dan berkeadilan," pungkasnya. (Z-11)
Kolaborasi dengan UNIDO akan melahirkan model baru kawasan industri berkelanjutan yang aman, sehat, hijau, inklusif, serta dapat direplikasi dan dipromosikan secara global.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
AHLI gizi di luar negeri menekankan bahwa kurma merupakan sumber energi cepat yang nyata dan berguna dalam rutinitas makan sehari-hari.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
PT Geo Mining Berkah (GMB), perusahaan konsultan pertambangan, memperkuat perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor tambang.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan hari ini, Senin (12/1).
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved