Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Pelaksana Harian Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Abdul Ghafur, mengatakan kampanye transisi energi perlu terus didorong, khususnya ke daerah-daerah.
"Sebab hari ini kalau bicara transisi energi, itu hanya berkutat di pusat saja, di pemegang kebijakan saja. Kalau bicara di daerah paham atau belum, belum tentu. Maka, untuk itu kami tertarik untuk bermitra dengan di Habibie Center, yang didukung atau disupport oleh Ford Foundation," kata Abdul di Jakarta, Senin (9/12).
The Habibie Center, sambungnya, diharapkan bisa bisa melahirkan kebijakan yang terukur serta yang dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal transisi energi.
"Karena ini harus kita landingkan baik kepada daerah, kita berikan pemahaman kepada mereka melalui kebijakan-kebijakan yang hari ini tentu bisa diakses oleh teman-teman daerah. Kami pernah mengumpulkan teman-teman daerah, melihat bagaimana sebenarnya transisi energi ini, tentu banyak yang belum paham. Maka kami berharap dengan lahirnya kebijakan itu nanti akan diaktualisasikan ke level pemerintah daerah," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Program Officer Natural Resource and Climate Change Ford Foundation, Maryati Abdullah, mendukung penuh penguatan kelembagaan dan reformasi kebijakan di sektor energi. Tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang dialog yang lebih efektif dan konstruktif sehingga reformasi kebijakan bisa terwujud.
"Kelembagaan maupun pelembagaan tentunya dalam kelembagaan ada banyak sekali aspek bukan hanya regulasi ataupun struktur, tetapi bagaimana sebuah value atau mekanisme yang efektif. Di antaranya bagaimana mendorong transisi energi yang transparan, akuntabel, yang inklusif, yang adil, berkelanjutan serta demokratis," bebernya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Hasan Ansori menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong transisi energi yang merata dan berkeadilan agar bisa dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu saja.
"Dalam Habibie Center, kita mendorong dan meng-highlight prinsip-prinsip demokratis seperti inklusif energi, people center, desentralisasi, kita juga melihat whole of society approach dan sebagainya untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, equality, partisipasi, dan sebagainya itu menjadi terangkat penting dalam transisi energi di Indonesia. Dan memastikan bahwa energi, transisi energi nanti benar-benar berkeadilan, bukan eksklusif dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi semua masyarakat memastikan juga mendapatkan aset yang sama rata dan berkeadilan," pungkasnya. (Z-11)
Implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak bisa dilepaskan dari isu keamanan data, etika penggunaan, serta konsumsi energi.
PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga.
Pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam transisi energi terutama dalam mencapai target peningkatan kapasitas listrik nasional dan transisi menuju energi hijau.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tengah menjajaki kerja sama pemanfaatan gas bumi bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Potensi pasokan gas di Indonesia secara nasional masih mencukupi, namun distribusinya terkendala oleh ketidaksesuaian lokasi antara produksi dan konsumsi.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved