Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Masa depan pengembangan energi Surya di Indonesia dianggap semakin cerah setelah pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Beleid itu diharapkan menjadi titik balik bagi industri energi surya di Indonesia.
Permen ESDM No.2/2024 mencakup penghapusan batasan kapasitas, penyesuaian kebijakan ekspor-impor, penghapusan biaya kapasitas, dan pemberlakuan ketentuan kuota pengembangan. Itu semua dianggap memberi dukungan terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Febby Tumiwa periode 2021-2024 mengungkapkan transisi energi memang membutuhkan komitmen politik yang sangat kuat.
Baca juga : Lewat Aturan Baru, Biaya PLTS Atap Rumah Tangga Lebih Mahal
"Oleh karena itu, kami selalu mengaspirasikan keberadaan energi surya sebagai salah satu tulang punggung energi baru terbarukan di Indonesia. Kami harap ini dapat mendorong para pelaku industri energi surya untuk lebih optimistis terhadap kepastian implementasi PLTS kedepannya,” ujar Fabby dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) AESI.
Agenda Munas AESI juga memperkenalkan ketua umum periode 2024-2027, Mada Ayu Habsari. Mada berharap, ke depan, AESI akan lebih banyak berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku industri, dan organisasi lain untuk memastikan implementasi PLTS yang lebih luas dan efektif di Indonesia.
"Dengan kebijakan kuota yang telah diluncurkan, AESI memiliki target yang lebih jelas untuk dapat memenuhi kuota yang tersedia untuk mendukung implementasi pemanfaatan PLTS Atap," kata Mada.
Melalui Munas, AESI berharap dapat memperkuat peran sebagai agregator para pelaku industri energi surya dalam mengimplementasikan pemanfaatan energi surya yang lebih luas. Langkah-langkah konkret dan kebijakan yang inovatif diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan. (Z-11)
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyelenggarakan program Pelatihan Teknisi Konversi dan Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto memproyeksikan Indonesia bakal swasembada energi dalam waktu lima tahun mendatang.
Ketahanan energi merupakan salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mengkaji tawaran impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari Rusia.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan bahwa lima perusahaan tambang telah mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, warga adat Pulau Gag menyambut Bahlil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved