Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bungkam saat dihujani pertanyaan soal penaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang rencananya berlaku tahun depan. Dia juga menolak berkomentar. Bendahara Negara itu terus bergegas menuju mobilnya saat dijumpai pewarta di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12).
Sri Mulyani datang ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka agenda rapat koordinasi terbatas dengan Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu juga enggan menjelaskan mengenai pembahasan dalam rapat koordinasi itu.
"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko yang menyampaikan," kata dia singkat, Selasa (3/12).
Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengungkapkan, pembahasan yang dilakukan dalam rakortas itu salah satunya menyangkut perihal PPN di tahun depan.
"Kalau dengan saya terkait dengan ketenagakerjaan. (Ada kaitan dengan PPN 12%?) Iya salah satunya ada. Nanti akan didetailkan. Itu dibahas sebagian, itu masih rencana, nanti tunggu saja," ujarnya. (H-3)
Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN.
Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Keputusan itu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
PKS mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Langkah ini dinilai bijak dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved