Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bungkam saat dihujani pertanyaan soal penaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang rencananya berlaku tahun depan. Dia juga menolak berkomentar. Bendahara Negara itu terus bergegas menuju mobilnya saat dijumpai pewarta di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12).
Sri Mulyani datang ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka agenda rapat koordinasi terbatas dengan Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu juga enggan menjelaskan mengenai pembahasan dalam rapat koordinasi itu.
"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko yang menyampaikan," kata dia singkat, Selasa (3/12).
Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengungkapkan, pembahasan yang dilakukan dalam rakortas itu salah satunya menyangkut perihal PPN di tahun depan.
"Kalau dengan saya terkait dengan ketenagakerjaan. (Ada kaitan dengan PPN 12%?) Iya salah satunya ada. Nanti akan didetailkan. Itu dibahas sebagian, itu masih rencana, nanti tunggu saja," ujarnya. (H-3)
Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN.
Bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12%, dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1% kepada pembeli.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Keputusan itu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
PKS mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Langkah ini dinilai bijak dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved