Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBUTUHAN perumahan di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pada 2045, Indonesia diproyeksikan memiliki 317,27 juta jiwa, dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan kebutuhan rumah di Indonesia akan meningkat sebesar 700-800 unit per tahun.
BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menggandeng Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta dan Bank Nagari untuk mewujudkan manfaat layanan tambahan (MLT) rumah harga terjangkau bagi pekerja. Bagi yang belum punya rumah dan sudah setahun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memanfaatkan program MLT ini. Tak hanya untuk pekerja, layanan tersebut juga bisa diakses oleh kalangan pengembang atau developer.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengungkapkan fasilitas MLT rumah murah BPJS Ketenagakerjaan cocok diambil oleh segmen pekerja kelas menengah dengan gaji di atas Rp8 juta. Sebab, pekerja kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah mendapat fasilitas rumah subsidi dari pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sedangkan, pekerja dengan gaji Rp8 juta atau yang sedikit di atasnya tidak berhak mendapatkan fasilitas rumah subsidi tersebut. Padahal, di segmen gaji ini pekerja masih berat untuk mendapatkan rumah layak huni, sehingga perlu dibantu.
“Kami lihat data base ada 533 ribu peserta (perusahaan) di DKI Jakarta, di mana ada 8.830 perusahaan memberi gaji karyawannya paling kecil Rp15 juta. Inilah segmen yang cocok untuk memanfaatkan MLT perumahan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, dalam keterangannya, Sabtu (24/11).
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan ada empat fasilitas MLT yang bisa dimanfaatkan oleh peserta dan developer perumahan mitra BPJS Ketenagakerjaan. Keempat fasilitas tersebut adalah kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK) untuk mitra developer.
Disebutkan bahwa kelebihan MLT ini sangat kompetitif karena bunganya yang lebih rendah dari KPR umum atau komersial. Hal ini lantaran selisih bunga yang diberlakukan untuk peserta akan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada bank penyalur KPR MLT.
”Bunganya hanya tiga persen plus BI repo rate 7 days. Kemanfaatan kerja sama ini kita desain bagi para pekerja tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Peserta dapat mengajukan dua fasilitas sekaligus, yaitu KPR (maksimal Rp500 juta) dan PUMP (Rp150 juta) atau total manfaat Rp650 juta. Untuk mitra developer, disiapkan fasiltas pinjaman lunak 80% dari RAB (rencana anggaran biaya proyek).
Sejauh ini, kata Deny, pihaknya menggandeng perbankan yaitu BTN, BJB, Bank Jateng, dan Bank Nagari sebagai mitra program MLT perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dibebaskan memilih sendiri bank penyalur MLT KPR atau uang muka rumah. “Peserta kita di DKI bisa ambil di Bank Nagari karena wilayahnya sampai Jabodetabek. Apalagi banyak orang Padang yang bekerja di Jakarta,” kata Deny.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir Mias Muchtar menambahkan bahwa program MLT diatur dalam Permenaker Nomor 17/2021. Tujuannya untuk memudahkan pekerja memiliki rumah dengan suku bunga yang lebih rendah.
Selain manfaat perlindungan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat layanan tambahan perumahan yang dapat membantu peserta memiliki hunian impian.
"Komitmen kami sebagaimana tujuan utama dari program MLT yakni terpenuhinya kebutuhan primer para pekerja yang terdaftar dalam program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan untuk memiliki rumah sendiri dengan mudah, cepat, dan terjangkau," tandasnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap ke depannya kolaborasi dengan REI dan Bank Nagari akan terus berlanjut dan berkembang, memberikan kemudahan bagi lebih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia dalam mengakses fasilitas pembiayaan rumah. (S-1)
Program ini menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung mitra pengemudi sebagai wirausaha mandiri yang produktif sekaligus terlindungi jaminan sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan penyesuaian jam operasional kantor cabang di seluruh Indonesia sepanjang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para Da’i.
BPJS Ketenagakerjaan melalui anak usahanya, PT Sinergi Investasi Properti (SIP), menjalin kerja sama strategis dengan PT Didaktika Mitra Solusi untuk membangun Labschool di kawasan Joglo.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Bareskrim Polri mempertegas langkah pengawasan sekaligus penanganan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak patuh menjalankan Program Jamsostek.
Upaya peningkatan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi fokus utama dalam sidang terbuka Ilmu Doktor yang disampaikan oleh Abdur Rahman Irsyadi.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved