Peta Jalan dan Paradigma Propertinomic Bisa Bantu Program 3 Juta Rumah

PETA jalan atau roadmap di sektor perumahan dianggap mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan di sektor perumahan. Apalagi, cita-cita pemerintahan baru membangun 3 juta rumah setahun butuh formula untuk mewujudkannya. 

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan, permasalahan dalam sektor perumahan memang rumit dan kurang mendapat penanganan yang memadai. Respon terhadap isu ini terutama datang dari presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, program pembangunan 3 juta rumah pertahun.

“Kami saat ini tengah menunggu jadwal untuk bertemu presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan peta jalan (roadmap) sektor perumahan dan propertinomic yang sudah kami siapkan,” ungkap Joko di Jakarta, kemarin. 

Joko, yang merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menggalakkan penyelesaian masalah perumahan melalui konsep paradigma pertinomic. Dalam konsep ini, ada empat pilar yang memperkuat sektor perumahan, yaitu memperkuat institusi atau lembaga yang menangani perumahan, fokus pada kebijakan dan kepentingan, optimalisasi alokasi anggaran perumahan, serta menegaskan sektor perumahan sebagai program strategis nasional (PSN).

Selain itu, dia menyatakan bahwa pihaknya terus mengajak berbagai pihak untuk berdialog dan membuka ruang diskusi tentang sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, sektor properti akan menjadi garda terdepan dalam pencapaian net zero emission melalui program penanaman 1 juta pohon di semua proyek perumahan yang merupakan anggota REI.

Baca juga : REI Wajibkan Penanaman Minimal Dua Pohon pada Rumah yang Dibangun Anggota

"Roadmap yang kami susun secara khusus akan menjelaskan bagaimana sektor perumahan ini harus ditangani, baik dari skema pembiayaan maupun pola kemitraan yang dapat diterapkan. REI juga telah menjadi salah satu inisiator dalam mendorong pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam kabinet yang akan datang," ujarnya, sebagai CEO Buana Kassiti Group.

Kerja Sama Penelitian

Saat ini, REI telah memulai kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Joko, sektor perumahan, yang merupakan bagian dari sektor properti, secara intensif menciptakan lapangan kerja dan efektif sebagai tulang punggung ekonomi yang menggerakkan lebih dari 180 industri lainnya.

Baca juga : HUT ke-52, REI Berkomitmen Atasi 12,7 Juta Unit Backlog Perumahan

"Dengan sektor properti berjalan lancar, banyak industri lainnya juga terlibat, mulai dari produksi bahan bangunan, material konstruksi, perabotan, kerajinan, hingga pedagang makanan di sekitar area pembangunan properti," ungkapnya.

REI telah menyatakan komitmennya terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun secara berulang kali. Program ini dianggap realistis dan sejalan dengan upaya mengatasi kekurangan rumah yang terus meningkat. Menurut Joko, jika program ini dilaksanakan dengan konsisten, kekurangan rumah pada tahun 2029 akan berkurang dan dapat dikelola dengan baik.

Dia menegaskan bahwa penyelesaian kekurangan rumah nasional tidak bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti sebelumnya. Diperlukan pendekatan yang luar biasa dan di luar kebiasaan, termasuk menetapkan target pasokan yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

Baca juga : Prabowo-Gibran Janjikan Pembangunan 3 Juta Rumah, REI Siap Terlibat

"Dan yang lebih penting lagi, masalah perumahan harus menjadi prioritas utama bukan hanya sekadar pelengkap. Karena masalah rumah ini, jika tidak ditangani secara serius, dapat menjadi ancaman besar bagi pembangunan nasional di masa depan, termasuk pembentukan karakter bangsa Indonesia. Karena karakter bangsa dimulai dari rumah," tegas Joko.

Pada tahun 2035, diperkirakan hampir 66 persen penduduk Indonesia, sekitar 304 juta jiwa, akan tinggal di perkotaan. Situasi ini membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk dalam penyediaan tempat tinggal sesuai dengan amanat konstitusi.

"Jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki rumah sudah mencapai sekitar 20% dan angka tersebut berpotensi terus meningkat. Artinya, Indonesia telah memasuki fase darurat perumahan, dan hal ini harus segera ditangani dengan sangat serius," tandasnya. (Z-10)