Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit, dengan 75 GW di antaranya merupakan energi baru terbarukan (EBT). Ia menilai target tersebut amat ambisius, mengingatkan selama ini capaian bauran EBT pemerintah masih meleset dari target. Di tahun depan, bauran EBT nasional diperkirakan hanya tumbuh 13-14%.
"Selama ini, implementasi dari rencana pembangunan energi terbarukan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Ini terlihat dari kegagalan Indonesia mencapai target 23% bauran energi terbarukan di 2025," ujar Fabby dalam keterangan resmi, Kamis (14/11).
Fabby mendesak agar pemerintah tidak hanya menyampaikan target fantastis di forum international, tetapi juga memastikan implementasi serta upaya konkret dalam menyingkirkan berbagai hambatan dan tantangan. Dengan demikian, target yang ditetapkan dapat benar-benat tercapai dan bukan sekadar wacana.
"Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen transisi energi yang lebih serius dan aksi yang nyata untuk mencapai target Persetujuan Paris," tegasnya.
Selain itu, menurutnya, setiap rencana pembangunan energi terbarukan harus disertai dengan strategi mengurangi bertahap (phase-down) dan penghapusan bertahap (phase-out) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara paling lambat 2045 untuk selaras dengan target pembatasan kenaikan temperatur 1,5 C.
"IESR menilai kombinasi langkah ini akan krusial dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan dekarbonisasi sektor kelistrikan di 2050," jelas Fabby.
Tidak hanya itu, IESR mendorong Indonesia untuk fokus mengembangkan energi terbarukan dengan pilihan biaya yang paling murah dan dengan keandalan pasokan yang optimal dan teknologi yang handal.
Deon Arinaldo, Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR mengungkapkan berdasarkan perhitungan pihaknya, Indonesia bisa membangun 120 GW energi terbarukan hingga 2030 dengan mengandalkan surya dan angin. Kapasitas tersebut dikatakan dapat membawa bauran energi terbarukan mencapai lebih dari sepertiga bauran ketenagalistrikan Indonesia, mencapai puncak emisi sebelum 2030.
"Serta, memudahkan mencapai nol emisi sektor ketenagalistrikan dengan 100 persen energi terbarukan pada 2045, ” pungkasnya.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024 atau yang dikenal Conference of the Parties (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan, Ketua Delegasi RI untuk COP-29 Hashim S Djojohadikusumo menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bertekad menambah kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 100 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, 75% atau 75 GW di antaranya berasal dari energi bersih pada 2040.
"Kita akan bangun pusat tenaga nuklir, energi panas bumi, tenaga air untuk mencapai 100 GW pembangkit. Ini suatu program yang masif sekali dan pemerintah sudah menetapkan itu," ujar Hashim beberapa waktu lalu. (H-2)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan PLTSa di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat.
Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim dan pemanasan laut, diskusi tentang energi dan kelautan kini tidak lagi berdiri sendiri.
Inisiatif PLTS Atap ini menjadi langkah penting dalam upaya menurunkan emisi operasional sekaligus memperkuat transisi energi bersih di sektor kesehatan nasional.
Tantangan sektor energi ke depan membutuhkan talenta muda yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga siap secara mental, keterampilan, dan pemahaman industri sejak di bangku kuliah.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Indonesia memiliki potensi besar dengan carbon credit sebesar 570 juta ton yang telah diverifikasi, dan ada tambahan 600 juta ton yang akan ditawarkan ke pasar internasional.
Aturan yang jelas dalam penerapan pasar karbon diperkirakan akan menghasilkan aliran keuangan sebesar USD1 triliun per tahun pada 2050 secara global.
Korban terbesar dari perubahan iklim adalah negara miskin atau negara yang wilayahnya rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Belum lagi dampak keamanan pangan (food security).
Negara-negara berkembang akan membutuhkan USD 1,1 triliun setiap tahunnya untuk pendanaan iklim.
PRESIDENSI COP29 meluncurkan Digitalisation Day pertama dalam konferensi global dengan dukungan lebih dari 90 pemerintah dan lebih dari 1.000 anggota komunitas teknologi digital
Pembicara yang terdiri dari delapan pemuda dari berbagai negara serta lima pembicara senior sebagai perwakilan PBB, lembaga pemerintah, swasta dan non-profit organizations.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved