Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan butuh waktu yang panjang untuk merealisasikan penyediaan listrik yang berasal dari tenaga nuklir. Diketahui bahwa pemerintah memiliki target memproduksi listrik 100 gigawatt, sekitar 75% berasal dari green energy salah satunya tenaga nuklir.
Pemerintah harus merampungkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
"Komitmen untuk nuklir memang ada tapi step by step kita harus membuat NEPIO dulu bahwa organisasi memang tidak wajib, tetapi di kita jadi semi-wajib karena pembangunannya itu membutuhkan waktu yang lama," kata Eniya saat ditemui di Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11).
Ia menjelaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin NEPIO dapat dibentuk dengan simpel setelah COP29 akan segera bergerak.
Ia menjelaskan organisasi nanti yang diketuai presiden kemudian mandat turun ke Menteri ESDM, lalu ke Ditjen EBTKE, baru lah diturunkan lagi ke beberapa kelompok kerja kecil. Sejauh ini target penyelesaian NEPIO belum berubah, penyelesaian dilakukan di akhir tahun 2024.
"Sudah mengarahkan bahwa pembentukan NEPIO itu simple saja. Tetapi ini mungkin setelah COP kita baru bergerak. Karena informasi kan baru kita kolektif pokja seperti apa," ujar Eniya.
Setelah itu, pemerintah harus membahas soal perubahan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN). Rancangan PP sudah disetujui oleh DPR. Kemudian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus menyesuaikan RUKN.
Sketelah urusan dasar aturan selesai, Indonesia juga masih butuh waktu cukup lama untuk membangun infrastruktur nuklirnya. Apalagi mengingat Indonesia memulai semuanya dari nol. Jika negara lain membangun pembangkit listrik tenaga nuklir butuh waktu 5-10 tahun mungkin Indonesia bisa dua kali lipat waktunya.
"Kalau kita yang belum apa-apa, infrastrukturnya, tapaknya, terus acceptancenya, lalu teknologi clearingnya, pemilihan teknologinya, gitu ya mungkin lebih lama," pungkasnya. (Z-9)
Pentingnya pendekatan inovatif dalam pembiayaan proyek energi bersih agar akselerasi transisi energi dapat tercapai.
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung agenda nasional transisi energi.
PEMBANGUNAN proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi di Buli, Halmahera Timur, dan Karawang, Jawa Barat, guna memperkuat transisi energi.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Inggris menargetkan pendanaan sekitar US$1 juta guna memperluas dukungan investasi di sektor energi terbarukan Indonesia.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyelenggarakan program Pelatihan Teknisi Konversi dan Pemeliharaan Kendaraan Bahan Bakar Gas (BBG).
Indonesia memiliki potensi besar dengan carbon credit sebesar 570 juta ton yang telah diverifikasi, dan ada tambahan 600 juta ton yang akan ditawarkan ke pasar internasional.
Korban terbesar dari perubahan iklim adalah negara miskin atau negara yang wilayahnya rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Belum lagi dampak keamanan pangan (food security).
Negara-negara berkembang akan membutuhkan USD 1,1 triliun setiap tahunnya untuk pendanaan iklim.
MENGAJAK seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan komunitas internasional untuk mendukung partisipasi Taiwan yang profesional, pragmatis, dan konstruktif dalam UNFCCC.
PERUBAHAN iklim terus menjadi ancaman serius bagi dunia. Badan ilmiah utama PBB untuk iklim, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kembali mengingatkan dunia di COP29
PRESIDENSI COP29 meluncurkan Digitalisation Day pertama dalam konferensi global dengan dukungan lebih dari 90 pemerintah dan lebih dari 1.000 anggota komunitas teknologi digital
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved