Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan butuh waktu yang panjang untuk merealisasikan penyediaan listrik yang berasal dari tenaga nuklir. Diketahui bahwa pemerintah memiliki target memproduksi listrik 100 gigawatt, sekitar 75% berasal dari green energy salah satunya tenaga nuklir.
Pemerintah harus merampungkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
"Komitmen untuk nuklir memang ada tapi step by step kita harus membuat NEPIO dulu bahwa organisasi memang tidak wajib, tetapi di kita jadi semi-wajib karena pembangunannya itu membutuhkan waktu yang lama," kata Eniya saat ditemui di Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11).
Ia menjelaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin NEPIO dapat dibentuk dengan simpel setelah COP29 akan segera bergerak.
Ia menjelaskan organisasi nanti yang diketuai presiden kemudian mandat turun ke Menteri ESDM, lalu ke Ditjen EBTKE, baru lah diturunkan lagi ke beberapa kelompok kerja kecil. Sejauh ini target penyelesaian NEPIO belum berubah, penyelesaian dilakukan di akhir tahun 2024.
"Sudah mengarahkan bahwa pembentukan NEPIO itu simple saja. Tetapi ini mungkin setelah COP kita baru bergerak. Karena informasi kan baru kita kolektif pokja seperti apa," ujar Eniya.
Setelah itu, pemerintah harus membahas soal perubahan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN). Rancangan PP sudah disetujui oleh DPR. Kemudian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus menyesuaikan RUKN.
Sketelah urusan dasar aturan selesai, Indonesia juga masih butuh waktu cukup lama untuk membangun infrastruktur nuklirnya. Apalagi mengingat Indonesia memulai semuanya dari nol. Jika negara lain membangun pembangkit listrik tenaga nuklir butuh waktu 5-10 tahun mungkin Indonesia bisa dua kali lipat waktunya.
"Kalau kita yang belum apa-apa, infrastrukturnya, tapaknya, terus acceptancenya, lalu teknologi clearingnya, pemilihan teknologinya, gitu ya mungkin lebih lama," pungkasnya. (Z-9)
Digagas oleh CPI Indonesia, buku ini memperkaya pemikiran-pemikiran penting seputar transisi energi di Tanah Air.
‘SAMPAI kapan negara kuat bertahan menghadapi tekanan harga minyak dunia?’ merupakan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kalangan ekonom dan analis
WAKIL Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko menegaskan tipping fee atas bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah
Forum Konsultasi merupakan tim gabungan dari kedua negara, yang bertujuan membahas kerja sama di berbagai bidang prioritas, seperti pertahanan dan upaya transisi energi.
AEBF 2023 merupakan forum yang mempertemukan perwakilan dari industri, pemerintah, dan akademisi untuk membahas isu-isu energi dan lingkungan.
Inti dari konferensi tersebut adalah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Tahap II: 2021-2025, sebuah cetak biru regional untuk kerja sama energi
Puluhan orang menyuarakan anti genosida di tengah-tengah Konferensi Perubahan Iklim (Presidency of the 29th Conference of the Parties/COP29) Olympic Stadium Baku, Azerbaijan.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyevmendesak negara-negara maju bekas penjajah di masa lalu untuk membantu negara-negara kepulauan kecil menangani dampak perubahan iklim.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Alternate Head of Delegation (Wakil Ketua) mendampingi Hashim S Djojohadikusumo yang sebelumnya telah ditunjuk menjadi Head of Delagation
Delegasi Indonesia yang akan berangkat diminta tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi memandatkan diri sebagai diplomator untuk menarik bilateral-bilateral meeting
Problem emisi yang dilepaskan oleh para emitor terbesar tidak terjawab dengan bisnis-bisnis karbon menghitung berapa kredit karbon yang lalu kemudian diperdagangkan.
Indonesia perlu menegaskan komitmennya untuk menghapuskan penggunaan batu bara dan gas secara bertahap, serta menghentikan pembangunan PLTU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved