Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah memastikan akan menaruh fokus pada peningkatan geliat industri padat karya di dalam negeri. Itu karena pengambil kebijakan menyadari peran penting sektor tersebut pada perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).
"Pemerintah terus memberikan perhatian khusus pada industri padat karya agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja serta menjaga iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan industri ini," kata dia.
Peranan industri padat karya, imbuh Ferry, cukup signifikan pada perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor itu mampu mencegah peningkatan angka pengangguran dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada 2024 tercatat cukup besar, yaitu sebesar 15,4% di industri pakaian jadi dan 5,1% di industri tekstil terhadap total tenaga kerja di industri manufaktur. Selain itu, kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap PDB sebesar 0,99% pada semester I 2024.
Penyerapan tenaga kerja di sektor itu juga akan meningkatkan porsi jumlah tenaga kerja formal di Tanah Air. Dus, geliat industri padat karya secara tak langsung bakal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya masyarakat yang masuk dalam kategori pekerja formal akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dengan perlindungan sosial, upah yang lebih layak, serta kesempatan pengembangan keterampilan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong daya beli masyarakat.
"Kemenko Perekonomian telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk membahas isu pengupahan, dengan harapan bahwa sistem pengupahan dapat selaras dengan perkembangan ekonomi saat ini dan tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku," terang Ferry.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah berupaya mempercepat penerapan kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari maraknya produk impor melalui kebijakan safeguards dan antidumping untuk menangkal praktik perdagangan yang tidak adil.
Pemerintah, imbuh Ferry, turut menyadari pertumbuhan industri padat karya yang terus didorong untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja formal berpotensi menciptakan siklus ekonomi yang positif, meningkatkan daya saing dan iklim investasi.
Di sisi lain, pengambil kebijakan juga membangun kerjasama perdagangan dengan negara mitra seperti RCEP, Indonesia-UEA CEPA, dan Indonesia-EU CEPA. Untuk mendukung peningkatan ekspor, pemerintah telah membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional yang bertugas menggali potensi pasar ekspor baru, terutama dari negara-negara non-tradisional.
"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri padat karya dapat terus berkembang, memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekonomi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Ferry. (Z-11)
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dunia usaha menilai pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang optimal.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved