Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Pemerintah memastikan akan menaruh fokus pada peningkatan geliat industri padat karya di dalam negeri. Itu karena pengambil kebijakan menyadari peran penting sektor tersebut pada perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).
"Pemerintah terus memberikan perhatian khusus pada industri padat karya agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja serta menjaga iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan industri ini," kata dia.
Peranan industri padat karya, imbuh Ferry, cukup signifikan pada perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor itu mampu mencegah peningkatan angka pengangguran dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada 2024 tercatat cukup besar, yaitu sebesar 15,4% di industri pakaian jadi dan 5,1% di industri tekstil terhadap total tenaga kerja di industri manufaktur. Selain itu, kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap PDB sebesar 0,99% pada semester I 2024.
Penyerapan tenaga kerja di sektor itu juga akan meningkatkan porsi jumlah tenaga kerja formal di Tanah Air. Dus, geliat industri padat karya secara tak langsung bakal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya masyarakat yang masuk dalam kategori pekerja formal akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dengan perlindungan sosial, upah yang lebih layak, serta kesempatan pengembangan keterampilan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong daya beli masyarakat.
"Kemenko Perekonomian telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk membahas isu pengupahan, dengan harapan bahwa sistem pengupahan dapat selaras dengan perkembangan ekonomi saat ini dan tetap berlandaskan pada regulasi yang berlaku," terang Ferry.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah berupaya mempercepat penerapan kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari maraknya produk impor melalui kebijakan safeguards dan antidumping untuk menangkal praktik perdagangan yang tidak adil.
Pemerintah, imbuh Ferry, turut menyadari pertumbuhan industri padat karya yang terus didorong untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja formal berpotensi menciptakan siklus ekonomi yang positif, meningkatkan daya saing dan iklim investasi.
Di sisi lain, pengambil kebijakan juga membangun kerjasama perdagangan dengan negara mitra seperti RCEP, Indonesia-UEA CEPA, dan Indonesia-EU CEPA. Untuk mendukung peningkatan ekspor, pemerintah telah membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional yang bertugas menggali potensi pasar ekspor baru, terutama dari negara-negara non-tradisional.
"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri padat karya dapat terus berkembang, memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekonomi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Ferry. (Z-11)
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Falianty berpandangan lonjakan utang luar negeri berkaitan erat dengan kondisi perekonomian nasional.
Dari daur ulang hingga kopi, pelaku kreatif di pinggiran Jakarta mengubah keterbatasan menjadi harapan. Inilah wajah baru ekonomi kreatif dari akar rumput.
Regulasi ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional, terutama di sektor pertanian dan industri padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved