Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Industrialisasi merupakan salah satu agenda utama yang bakal dijalankan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi tinggi. Itu dinilai akan melecut laju perekonomian yang selama ini terbilang belum cukup melesat secara optimal. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan industrialisasi telah menjadi agenda prioritas dalam beberapa tahun ke depan.
"Untuk 20 tahun ke depan kita harus tumbuh tinggi, rerata 6% dalam 20 tahun ke depan. Artinya, untuk bisa mendorong produktivitas, peningkatan total factor productivity, peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial, maka salah satu yang berpeluang besar untuk meningkatkan itu adalah industrialisasi," ujar Amalia dalam diskusi bertajuk Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%, Jakarta, Rabu (16/10).
Industrialisasi menjadi penting lantaran itu merupakan jangkar dan tulang punggung bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah panjang. Melalui penghidupan industri, produktivitas ekonomi dalam negeri dapat bergeliat. Selain itu, industrialisasi juga memiliki dampak terusan yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Di saat yang sama, menghidupi geliat industri juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja secara luas.
Lapangan kerja yang tercipta dari industrialisasi disebut lebih berkualitas lantaran masuk dalam kategori penyerapan tenaga kerja formal. "Karena memang kita tidak mau informal ini terus berada di dalam perekonomian kita, kita mau, 59% dari tenaga kerja kita bekerja sebagai pekerja informal," tutur Amalia.
"Itu menyebabkan produktivitas perekonomian rendah, kita harus bisa mengalihkan dari mana sektor yang informal ini untuk bekerja ke sektor formal, sehingga lebih produktif dan berkualitas," tambahnya.
Setidaknya, agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi, maka pertumbuhan di sektor industri pengolahan harus bisa mendekati 30% dari PDB. Itu diakui tak mudah lantaran kontribusi industri manufaktur terus turun dalam dua dekade terakhir menjadi di kisaran 18% terhadap PDB.
"Oleh sebab itu salah satu caranya adalah perlu industrialisasi yang kuat dan terfokus. Kita tidak lagi bisa main dengan broad based policy. Kita harus mencontoh negara lain yang berhasil melakukan industrialisasi, selektif priority untuk industri, industrialisasi terfokus sehingga intervensi lebih targetted," jelas Amalia.
Dalam lima tahun ke depan, misalnya, industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi dan inovasi, hingga hilirisasi menjadi prioritas yang bakal diupayakan. Dari agenda hilirisasi, misalnya, sektor agro, tambang, dan ekonomi biru merupakan yang akan dioptimalisasi lebih dulu.
"Itu potensi besar. Kalau kita bisa dorong itu, comparative advantage, kita dorong jadi keunggulan kompetitif. Jadi dari hal kita melakukan hilirisasi plus diversifikasi produk hilir. Ini yang akan bisa mendorong penciptaan multiplier effect, nilai tambah dalam perekonomian kita, itu akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih terstruktur," tutur Amalia. (Z-11)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Falianty berpandangan lonjakan utang luar negeri berkaitan erat dengan kondisi perekonomian nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved