Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Industrialisasi merupakan salah satu agenda utama yang bakal dijalankan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi tinggi. Itu dinilai akan melecut laju perekonomian yang selama ini terbilang belum cukup melesat secara optimal. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan industrialisasi telah menjadi agenda prioritas dalam beberapa tahun ke depan.
"Untuk 20 tahun ke depan kita harus tumbuh tinggi, rerata 6% dalam 20 tahun ke depan. Artinya, untuk bisa mendorong produktivitas, peningkatan total factor productivity, peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial, maka salah satu yang berpeluang besar untuk meningkatkan itu adalah industrialisasi," ujar Amalia dalam diskusi bertajuk Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%, Jakarta, Rabu (16/10).
Industrialisasi menjadi penting lantaran itu merupakan jangkar dan tulang punggung bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah panjang. Melalui penghidupan industri, produktivitas ekonomi dalam negeri dapat bergeliat. Selain itu, industrialisasi juga memiliki dampak terusan yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Di saat yang sama, menghidupi geliat industri juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja secara luas.
Lapangan kerja yang tercipta dari industrialisasi disebut lebih berkualitas lantaran masuk dalam kategori penyerapan tenaga kerja formal. "Karena memang kita tidak mau informal ini terus berada di dalam perekonomian kita, kita mau, 59% dari tenaga kerja kita bekerja sebagai pekerja informal," tutur Amalia.
"Itu menyebabkan produktivitas perekonomian rendah, kita harus bisa mengalihkan dari mana sektor yang informal ini untuk bekerja ke sektor formal, sehingga lebih produktif dan berkualitas," tambahnya.
Setidaknya, agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi, maka pertumbuhan di sektor industri pengolahan harus bisa mendekati 30% dari PDB. Itu diakui tak mudah lantaran kontribusi industri manufaktur terus turun dalam dua dekade terakhir menjadi di kisaran 18% terhadap PDB.
"Oleh sebab itu salah satu caranya adalah perlu industrialisasi yang kuat dan terfokus. Kita tidak lagi bisa main dengan broad based policy. Kita harus mencontoh negara lain yang berhasil melakukan industrialisasi, selektif priority untuk industri, industrialisasi terfokus sehingga intervensi lebih targetted," jelas Amalia.
Dalam lima tahun ke depan, misalnya, industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi dan inovasi, hingga hilirisasi menjadi prioritas yang bakal diupayakan. Dari agenda hilirisasi, misalnya, sektor agro, tambang, dan ekonomi biru merupakan yang akan dioptimalisasi lebih dulu.
"Itu potensi besar. Kalau kita bisa dorong itu, comparative advantage, kita dorong jadi keunggulan kompetitif. Jadi dari hal kita melakukan hilirisasi plus diversifikasi produk hilir. Ini yang akan bisa mendorong penciptaan multiplier effect, nilai tambah dalam perekonomian kita, itu akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih terstruktur," tutur Amalia. (Z-11)
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dunia usaha menilai pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang optimal.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved