Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH bakal memperpanjang waktu penempatan dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam, tidak hanya tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Hal itu untuk menjaga ketahanan stabilitas nilai tukar rupiah.
"Arahan Bapak Presiden terkait dengan devisa hasil ekspor, kami sedang siapkan. Jadi diperpanjang, tidak hanya tiga bulan. PP (Peraturan Pemerintah)-nya sedang dipersiapkan dan dibahas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas mengenai permbahasan program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).
Dengan kata lain, sambungnya, pemerintah bakal mewajibkan para eksportir hasil SDA untuk menempatkan dana hasil ekspornya lebih lama di sistem keuangan Indonesia. Dalam aturan yang berlaku saat ini, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor minimal tiga bulan di dalam negeri.
Kebijakan penempatan DHE di sistem keuangan Indonesia merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dari data Bank indonesia, per 20 Agustus 2024, term deposit valuta asing DHE berada di kisaran US$2,1 miliar hingga US$2,2 miliar.
Di lain sisi, pemerintah juga makin intens mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, pada periode tersebut terdapat 111 perusahaan ekspor yang tidak menempatkan DHE di sistem keuangan nasional.
Dari jumlah perusahaan itu, 43 di antaranya telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi ketentuan DHE SDA, sementara 69 perusahaan ekspor belum memenuhi ketentuan. Karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memblokir layanan ekspor terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. (E-2)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pembukaan dalam Rusia–Indonesia Business Dialogue 2025
Pemerintah Indonesia menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka peluang ekspor baru
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai kesepakatan penting dalam menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU CEPA
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
PERBEDAAN sikap antara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan diskon tarif listrik yang dibatalkan dinilai lemah
Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai US$90 miliar yang diperkirakan akan tumbuh menjadi US$360 miliar pada 2030.
Dokumen IM diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Selasa, 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu United States Trade Representative Jamieson Greer dalam MCM OECD 2025 di Paris untuk memperkuat kerja sama perdagangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Wakil Menteri Perdagangan Cile di Paris untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dukungan aksesi Indonesia ke CPTPP dan OECD.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri OECD MCM 2025 di Paris dan menyerahkan Initial Memorandum sebagai langkah penting aksesi Indonesia ke OECD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved