GAPKI Sebut Ekspor Sawit Indonesia ke Eropa tidak Terpengaruh EUDR

KETUA Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menegaskan bahwa penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) tidak akan mempengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Eropa.

Edi menilai, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pasar ekspor di Eropa saat ini mampu dan telah berusaha untuk memenuhi persyaratan dari EUDR. 

"Dan kalau kita melihat, kemampuan perusahaan sawit Indonesia sangat luar biasa dalam beradaptasi dengan berbagai dinamika pasar," kata Edi di Diskusi INDEF, Rabu (23/10).

Baca juga : Unilever Ingin Kurangi Sepertiga Karyawan di Eropa pada 2025

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah ditekan selama belasan tahun untuk mengikuti standar sustainability dan perusahaan-perusahaan pengekspor sawit ternyata mampu beradaptasi dan tetap menjadi produsen minyak sawit yang bersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

"Sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan bagi ekspor sawit Indonesia ke Eropa, malah kami yakin kalau pasarnya semakin terbuka maka kita bisa bersaing dengan Malaysia," ungkapnya.

Di sisi lain, Edi juga menyatakan bahwa terdapat beberapa ironi dari penerapan EUDR. Sebab, EUDR yang dimaksudkan untuk mencegah deforestasi yang mana tujuan nantinya untuk menjadi bagian dari strategi mitigasi climate change dan juga mencapai sustainable development, ini ternyata telah melemahkan ITR ataupun kelembagaan yang telah bekerja untuk sustainability.

Baca juga : Gazprom Rusia Rencanakan Pengurangan Investasi karena Ekspor Anjlok

"Karena dengan adanya EUDR, posisi seperti RSPO itu dilemahkan. Karena tadinya RSPO bisa memberikan insentif premi terhadap produsen sawit, tapi dengan adanya EUDR, maka premi pun ini nilainya menjadi tidak ada. Atau sampai sekarang mungkin belum ada kepastian tentang premi dan premi RSPO pun semakin kecil," beber Edi

Hal ini, sambung Edi, tentunya akan sangat merugikan petani-petani yang telah berkomitmen dan telah disertifikasi RSPO.

"Sebelumnya petani bisa memperoleh premi yang cukup baik. Tapi dengan adanya EUDR, preminya ini akan dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme dan sistem serta insentif yang mungkin nantinya akan di-introduce oleh EUDR," paparnya.

Oleh karena itu, GAPKI mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar EUDR memberikan ada kejelasan tentang bagaimana insentif yang diberikan. 

"Karena kalau dari sisi pasar, dari sisi mekanismenya itu gampang dipenuhi. Tapi kemudian bebannya ini kita perlu juga menuntut kepada masyarakat Eropa untuk berbagi peran, mereka tidak hanya meminta tanggung jawab kita, tapi juga mereka perlu berkontribusi untuk pemenuhan persyaratan ini, khususnya petani-petani kecil," pungkas Edi. (Fal/M-4)