Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada program-program yang akan dijalankan. Itu dinilai penting agar tak ada penyelewengan dana dari program pemerintah yang bernilai jumbo.
"Makan Bergizi Gratis (MBG) disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini harus hati-hati juga. Jangan-jangan ini malah jadi korupsi baru dan terdistribusi," kata dia dalam diskusi publik Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang diselenggarakan secara daring, Selasa (22/10).
Kekhawatiran itu berangkat dari informasi yang ia terima. Menurutnya, program MBG tengah dalam tahap tender. Dalam proses itu, setidaknya diinformasikan bahwa anggaran per porsi dari program MBG ialah Rp15 ribu, namun sudah ada yang melobi agar dana itu bisa ditekan menjadi Rp7.500 per porsi.
"Ini berbahaya, akhirnya banyak katering yang tidak sanggup membuat Rp15 ribu jadi Rp7.500. Jadi bagaimana pengawasannya dan pengawasan itu tidak tecermin. Padahal pengawasan jadi penting karena semakin banyak distribusi," jelas Aviliani.
Diketahui MBG merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo yang sejauh ini diperkirakan menelan anggaran Rp71 triliun. Dana itu juga telah termasuk untuk operasional Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Program MBG itu juga meliputi pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. (E-2)
KEPERGIAN Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam sekaligus kekosongan dalam jagat pemikiran ekonomi Indonesia. Ia bukan sekadar ekonom, melainkan sosok langka yang berani bersuara.
kebijakan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dinilai berkonsekuensi pada industri domestik, membuat pasar domestik berisiko kebanjiran produk impor.
INDEF menilai meskipun tarif bea masuk ke Amerika Serikat turun, tidak menjamin ekspor dan impor produk tekstil Indonesia lebih kompetitif.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Potensi zakat, misalnya, mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut.
Indef menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
UNICEF juga menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari pelaksanaan MBG melalui dukungan teknis dan kehadiran di lapangan.
Dengan program MBG, tiap anak di Indonesia berhak mendapatkan hak dan layanan yang berkualitas dari pemerintah termasuk pemberian nutrizi gizi yang seimbang dan berkualitas.
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved