Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada program-program yang akan dijalankan. Itu dinilai penting agar tak ada penyelewengan dana dari program pemerintah yang bernilai jumbo.
"Makan Bergizi Gratis (MBG) disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini harus hati-hati juga. Jangan-jangan ini malah jadi korupsi baru dan terdistribusi," kata dia dalam diskusi publik Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang diselenggarakan secara daring, Selasa (22/10).
Kekhawatiran itu berangkat dari informasi yang ia terima. Menurutnya, program MBG tengah dalam tahap tender. Dalam proses itu, setidaknya diinformasikan bahwa anggaran per porsi dari program MBG ialah Rp15 ribu, namun sudah ada yang melobi agar dana itu bisa ditekan menjadi Rp7.500 per porsi.
"Ini berbahaya, akhirnya banyak katering yang tidak sanggup membuat Rp15 ribu jadi Rp7.500. Jadi bagaimana pengawasannya dan pengawasan itu tidak tecermin. Padahal pengawasan jadi penting karena semakin banyak distribusi," jelas Aviliani.
Diketahui MBG merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo yang sejauh ini diperkirakan menelan anggaran Rp71 triliun. Dana itu juga telah termasuk untuk operasional Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Program MBG itu juga meliputi pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. (E-2)
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut postur RAPBN 2026 secara umum merefleksikan optimisme.
KEPERGIAN Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam sekaligus kekosongan dalam jagat pemikiran ekonomi Indonesia. Ia bukan sekadar ekonom, melainkan sosok langka yang berani bersuara.
kebijakan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dinilai berkonsekuensi pada industri domestik, membuat pasar domestik berisiko kebanjiran produk impor.
INDEF menilai meskipun tarif bea masuk ke Amerika Serikat turun, tidak menjamin ekspor dan impor produk tekstil Indonesia lebih kompetitif.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Potensi zakat, misalnya, mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 mengasumsikan perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai Rp16.500 pada tahun 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved