Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada program-program yang akan dijalankan. Itu dinilai penting agar tak ada penyelewengan dana dari program pemerintah yang bernilai jumbo.
"Makan Bergizi Gratis (MBG) disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini harus hati-hati juga. Jangan-jangan ini malah jadi korupsi baru dan terdistribusi," kata dia dalam diskusi publik Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran yang diselenggarakan secara daring, Selasa (22/10).
Kekhawatiran itu berangkat dari informasi yang ia terima. Menurutnya, program MBG tengah dalam tahap tender. Dalam proses itu, setidaknya diinformasikan bahwa anggaran per porsi dari program MBG ialah Rp15 ribu, namun sudah ada yang melobi agar dana itu bisa ditekan menjadi Rp7.500 per porsi.
"Ini berbahaya, akhirnya banyak katering yang tidak sanggup membuat Rp15 ribu jadi Rp7.500. Jadi bagaimana pengawasannya dan pengawasan itu tidak tecermin. Padahal pengawasan jadi penting karena semakin banyak distribusi," jelas Aviliani.
Diketahui MBG merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo yang sejauh ini diperkirakan menelan anggaran Rp71 triliun. Dana itu juga telah termasuk untuk operasional Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Program MBG itu juga meliputi pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. (E-2)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional.
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejauh ini dampak konflik AS-Venezuela terhadap rupiah masih bersifat sentimen jangka pendek, bukan fundamental.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved