Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Pernyataan ini disampaikan berdasarkan riset INDEF bekerja sama dengan UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak realokasi anggaran melalui MBG terhadap indikator makroekonomi.
“Hasil simulasi menunjukkan MBG bukan kebijakan untuk mendorong lonjakan pertumbuhan cepat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Urgensi MBG terkait persoalan gizi nasional. Meski angka stunting menurun, laju penurunan masih lambat dan berada di atas batas rekomendasi WHO. Masalah anemia pada ibu hamil, kekurangan energi kronis (KEK), dan gizi ganda pada anak dan remaja masih tinggi di sejumlah wilayah.
“Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” tambah Esther.
Simulasi INDEF memodelkan MBG sebagai transfer non-tunai bagi anak usia 0–18 tahun, dengan besaran Rp799.371 per anak per tahun (harga 2025), dibiayai melalui realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.
Dampak terhadap produktivitas tenaga kerja muncul melalui dua jalur: kesehatan, terlihat dua tahun setelah implementasi, dan pendidikan, efeknya muncul enam tahun kemudian. Peningkatan produktivitas diperkirakan mencapai 0,7% pada tahun keenam.
Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi meningkat secara moderat, dengan puncak kenaikan 0,15–0,17% pada awal 2040-an, saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.
Penawaran tenaga kerja mengalami penurunan kecil dan sementara, kurang dari 0,06%, terutama pada kelompok pendapatan terbawah, yang lebih merupakan efek kesejahteraan daripada disinsentif kerja.
“Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.
Dari sisi fiskal, MBG tetap aman jika dibiayai melalui realokasi anggaran, dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 50% dan penerimaan pajak serta belanja pemerintah relatif stabil.
Esther menekankan pentingnya tata kelola program. “MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja.”
Model pengawasan hibrida dianjurkan, dengan pelibatan komite sekolah dan orang tua untuk memperkuat kontrol sosial. Pemerintah pusat tetap memegang kendali anggaran, standar gizi, dan audit, sementara pelaksanaan teknis melibatkan pemerintah daerah dan aktor lokal agar distribusi dan kualitas makanan terjaga.
Terkait survei kepuasan publik 72,8% terhadap MBG, Esther menekankan, “Survei adalah indikator persepsi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi keberlanjutan program.”
Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG diukur dari konsistensi pelaksanaan, minimnya insiden, serta dampaknya terhadap perbaikan gizi dan ekonomi lokal. (Ant/I-1)
KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.
"Fatih belum memakan menu MBG dari SPPG Giri Kencana ketika diketahui pingsan sebelum dibawa ke rumah sakit."
Penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR RI dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.
Pelibatan produsen lokal seperti petani, nelayan, dan koperasi desa dapat membantu menjaga kesegaran bahan baku sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved