Status Persero Perkuat BSI, Kapasitas Global Tetap Perlu Diperbesar

PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan penguatan itu tidak terlepas dari dukungan negara (sovereign backing) setelah BSI resmi menjadi bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Rizal, status sebagai badan usaha milik negara (BUMN) meningkatkan kepercayaan investor, deposan, maupun mitra global karena adanya ekspektasi dukungan negara, terutama dalam kondisi tekanan sistemik.

Dalam praktiknya, hal ini berpotensi menurunkan biaya pendanaan (funding cost), memperluas akses ke pendanaan internasional. Serta, memperkuat posisi BSI dalam pembiayaan proyek strategis dan kerja sama lintas negara khususnya di pasar keuangan syariah global.

Baca juga : Penguatan Dana Pihak Ketiga Jaga Resiliensi Bank

Meski demikian, Rizal menegaskan sovereign backing yang lebih kuat tidak otomatis meningkatkan daya saing global BSI. Tantangan utama justru terletak pada skala bisnis, efisiensi, dan kedalaman produk. Dibandingkan bank-bank syariah global berskala besar, BSI masih menghadapi keterbatasan pada kedalaman permodalan (capital depth), inovasi instrumen keuangan syariah, serta kemampuan manajemen risiko untuk pembiayaan lintas yurisdiksi.

“Status BUMN merupakan syarat yang perlu, tetapi belum cukup untuk menjadikan BSI sebagai pemain global yang kompetitif. Oleh karena itu, kapasitasnya perlu diperbesar," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (25/12).

Tanpa peningkatan produktivitas aset, diversifikasi produk, dan penguatan teknologi, keunggulan BSI dikhawatirkan hanya berhenti pada level reputasi, bukan kinerja.

Baca juga : SuperApp BYOND by BSI Hadirkan Layanan Aman dan Komprehensif

Rizal juga menyoroti meningkatnya tantangan internal pasca BSI menjadi BUMN. Salah satunya adalah potensi tarik-menarik antara mandat komersial dan penugasan negara yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menekan profitabilitas dan kualitas aset. Selain itu, standar tata kelola dan akuntabilitas yang lebih ketat berpotensi mempersempit fleksibilitas bisnis akibat proses birokratis.

BSI, menurut dia, perlu membuktikan bahwa bank syariah BUMN bukan sekadar bank pelat merah versi syariah, melainkan institusi yang efisien, inovatif, dan relevan dalam pembiayaan sektor produktif.

"Status persero membuka peluang besar, tetapi juga meningkatkan ekspektasi publik yang jika tidak terpenuhi justru dapat memunculkan risiko reputasi baru," tegas Rizal.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto. Ia menilai status BUMN memberikan manfaat signifikan bagi BSI, terutama dari sisi peningkatan reputasi dan kepercayaan publik. Selain itu, akses BSI terhadap proyek strategis nasional (PSN) dinilai akan semakin terbuka melalui skema sinergi antar-BUMN.

"Sekaligus memperkuat peran BSI sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengembangan industri keuangan syariah," tuturnya.

Namun, Toto juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu dicermati, terutama penguatan tata kelola agar praktik good corporate governance (GCG) dapat ditegakkan dan meminimalkan potensi intervensi negatif. Di samping itu, penguatan sistem inti teknologi informasi menjadi krusial untuk menekan risiko peretasan dan kejahatan siber, mengingat BSI sempat beberapa kali menghadapi persoalan di bidang ini.

Ia menambahkan, BSI yang kuat dan sehat akan berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi berbasis syariah, terutama mengingat potensi permintaan di Indonesia yang sangat besar. Meski demikian, persaingan perbankan syariah harus tetap dijaga secara sehat. Keberadaan bank syariah lain seperti Bank Muamalat, BCA Syariah, dan CIMB Niaga Syariah perlu terus diperkuat agar inovasi dan efisiensi layanan industri perbankan syariah nasional dapat meningkat secara berkelanjutan. (H-3)