Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KONSEP family office yang digadang-gadang menjadi instrumen menarik orang-orang superkaya dunia berinvestasi di Indonesia ternyata mandek. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut adanya penolakan dari satu kementerian.
"Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan, kita kehilangan momentum," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum yang disaksikan secara daring, kemarin.
Luhut enggan membeberkan lebih lanjut kementerian mana yang ia maksud. Lantaran terjegal di pemerintahan saat ini, ia lantas menyampaikan usulnya itu ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga : Prabowo Disebut Setujui Konsep Family Office
Luhut mengeklaim Prabowo menyetujui pembentukan familly office. Itu, menurutnya, bakal jadi terobosan bagi Indonesia.
"Family office saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, 'Bang, setuju'," ungkap Luhut.
Konsep family office merupakan suatu klaster keuangan yang memberikan kemudahan layanan bagi keluarga yang membawa kekayaan mereka untuk melakukan penanaman dana dan investasi pada suatu wilayah.
Baca juga : DPR Pertanyakan Tumpang Tindih Satgas IKN
Sebelumnya, Luhut mengatakan keluarga superkaya yang memakai family office di Indonesia akan mendapatkan insentif keringanan hingga pembebasan pajak. Kondisi itu dinilai sejumlah kalangan tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang kini terancam penaikan beban pajak. Di sisi lain, family office juga berpotensi jadi ajang cuci uang.
Di sisi lain, dunia usaha di dalam negeri mengeluhkan berbagai persoalan yang menghambat perkembangan mereka. Padahal, geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri.
Presiden Direktur Suvarna Sutera Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo HR Danoeri mengatakan masalah kepastian lahan masih menjadi momok bagi para pengembang. Bahkan, para pengembang kerap diminta bertanggung jawab atas lahan yang sedianya tidak ada sangkut pautnya.
Baca juga : Pembentukan Family Office, Luhut Bakal Bawa Hakim Internasional
"Ini kadang tanah negara diduduki orang tidak bertanggung jawab, kok kita yang diminta bertanggung jawab? Kita tidak ada urusannya. Ini tentu menjadi PR buat pemerintah ke depan," jelas Tri.
Dalam menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, untuk menegakkan kepastian hukum, kelak proses perizinan akan diintegrasikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.
"Kalau bisa, semua digitalisasi. Mengurangi pertemuan itu mengurangi kolusi, korupsi. Itu akan kita coba ke depan. Next step baru ke kabupaten/kota, mereka ini belum kita integrasikan karena sistemnya belum ada. Jadi, ini PR-nya, tapi setidaknya di tingkat kementerian adalah segera untuk bisa beri kepastian," pungkas Rosan.
Akademisi berharap pemerintah bisa belajar dari negara lain untuk menerapkan regulasi dan institusi yang mumpuni.
Indonesia disebut tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura yang telah membangun family office dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura.
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Family Office.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved