Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya Rp15 triliun.
"Rinciannya di APBN 2025, untuk Otorita IKN Rp5,89 triliun dan Kementerian PUPR Rp9,11 triliun," ucap Thomas di Serang, Banten, Rabu (25/9).
Ia mengatakan masih terbuka peluang angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Ini yang Dibahas
"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," tuturnya.
Thomas juga mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN. Pasalnya, pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Secara total, sejak 2022, total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mencapai Rp76,5 triliun. Secara rinci, anggaran di 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp27 triliun pada 2023, dan Kembali melonjak menjadi Rp44 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut sudah mencapai 16,42% dari total Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah. (Ant/Z-11)
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved