Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo mengaku belum bisa memutuskan kapan akan mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). Niatnya untuk berkantor di IKN per September 2024 sepertinya bakal mundur. Kali ini, alasannya adalah Bandara IKN masih belum rampung.
"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum," kata Jokowi, usai meresmikan Pasar Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (28/8).
Ia mengatakan, jika sudah pindah ke IKN, infrastruktur-infrastruktur penting seperti bandara harus sudah siap lebih dulu. Pasalnya, itu merupakan fasilitas yang mampu menghubungkan penerbangan dari dan ke seluruh wilayah Indonesia.
"Sehingga kalau sudah pindah ke sana, semestinya kalau kita mau ke Papua dari IKN, kalau mau ke NTT dari IKN, ke Aceh juga dari IKN, itu bisa," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat berkantor di IKN selama beberapa hari pada awal bulan ini. Ia juga menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda. (Z-11)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved