Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapak fondasi untuk program presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni terkait Makan Bergizi Gratis. Itu tercermin dari dibentuknya Badan Gizi Nasional melalui penerbitan Perpres No 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Badan tersebut diharapkan dapat mendorong sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan unggul.
Ketua DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengapresiasi pendirian lembaga itu. Menurut dia, persoalan gizi menjadi hal penting bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“NasDem menyambut baik keberadaan Badan Gizi Nasional. Ini terobosan luar biasa untuk akselerasi pemenuhan gizi secara nasional,” kata Okky di Jakarta, Senin (19/8).
Baca juga : Demi Makan Bergizi Gratis, Anggaran Pendidikan di RAPBN 2025 Naik Drastis
Sebelumnya, dalam Pidato Nota Keuangan APBN 2025 di DPR, Jakarta, Jumat (16/8) pekan lalu, Jokowi menyebut program Makan Bergizi Gratis ditujukan tidak hanya untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga mengangkat UMKM.
Pemerintah, kata Jokowi, akan memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Sebab, UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
Baca juga : MGIA Tekankan Pentingnya Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program itu diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.
"Ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," tandas Jokowi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Konsep GAR hadir dari keprihatinan akan adanya kesenjangan antara teori akademik dengan tantangan nyata di lapangan.
Masuknya AI ke dalam proses kerja sering kali memicu kekhawatiran sekaligus memperlebar celah keterampilan (skill gap) di kalangan karyawan.
PT Geo Mining Berkah (GMB), perusahaan konsultan pertambangan, memperkuat perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor tambang.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Pelatihan yang berlangsung di aula Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes
Peningkatan kualitas SDM merupakan pilar strategis dalam memperkuat daya saing industri aluminium Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved