Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan saat ini jumlah buruh terus menurun akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dampaknya, daya beli masyarakat bisa terus menurun. Data Dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, sejak Januari sampai Juni 2024, sebanyak 32.064 pekerja terkena PHK.
Mirah menerangkan dengan gaji yang tak naik hingga maraknya PHK membuat banyak masyarakat kelas menengah ke bawah mengerem untuk belanja. Mereka justru mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara instan dengan cara main judi online atau pinjaman online.
"Masalah PHK massal dan upah murah dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (10/8).
Baca juga : PPN Ditanggung Pemerintah Jadi Andalan untuk Dorong Daya Beli
Mirah melanjutkan dengan melambungnya harga kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar (sembako), berdampak terhadap daya beli masyarakat yang semakin tertekan. Kemudian, munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak memihak kepada pekerja seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 dianggap semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat menengah. Keputusan menaikkan pajak ini berdampak membuat harga barang ikut naik.
"Seharusnya pajak diturunkan sehingga bisa membantu menurunkan harga, tapi malah pemerintah mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan membayar utang pemerintah," ucap Mirah.
Selain itu, porsi pekerjaan informal di Tanah Air semakin membengkak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor informal di Indonesia bertambah dalam lima tahun terakhir. Pada Februari 2019 jumlahnya masih 74.09 juta orang atau 57.27 % dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Jumlah itu naik pada Februari 2024 menjadi 84.13 juta orang atau 59.17 % dari total penduduk bekerja.
"Artinya, mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap, cenderung bertambah miskin. Masyarakat pun makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian banyak beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya," pungkas Mirah.
(Z-9)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Menaker Yassierli pastikan THR 2026 tetap kena pajak PPh 21. Simak aturan tarif TER terbaru dan perbedaan ketentuan pajak THR antara buruh vs ASN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved