Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PRESIDEN Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan saat ini jumlah buruh terus menurun akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dampaknya, daya beli masyarakat bisa terus menurun. Data Dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, sejak Januari sampai Juni 2024, sebanyak 32.064 pekerja terkena PHK.
Mirah menerangkan dengan gaji yang tak naik hingga maraknya PHK membuat banyak masyarakat kelas menengah ke bawah mengerem untuk belanja. Mereka justru mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara instan dengan cara main judi online atau pinjaman online.
"Masalah PHK massal dan upah murah dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (10/8).
Baca juga : PPN Ditanggung Pemerintah Jadi Andalan untuk Dorong Daya Beli
Mirah melanjutkan dengan melambungnya harga kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar (sembako), berdampak terhadap daya beli masyarakat yang semakin tertekan. Kemudian, munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak memihak kepada pekerja seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 dianggap semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat menengah. Keputusan menaikkan pajak ini berdampak membuat harga barang ikut naik.
"Seharusnya pajak diturunkan sehingga bisa membantu menurunkan harga, tapi malah pemerintah mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan membayar utang pemerintah," ucap Mirah.
Selain itu, porsi pekerjaan informal di Tanah Air semakin membengkak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor informal di Indonesia bertambah dalam lima tahun terakhir. Pada Februari 2019 jumlahnya masih 74.09 juta orang atau 57.27 % dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Jumlah itu naik pada Februari 2024 menjadi 84.13 juta orang atau 59.17 % dari total penduduk bekerja.
"Artinya, mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap, cenderung bertambah miskin. Masyarakat pun makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian banyak beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya," pungkas Mirah.
(Z-9)
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Hal itu dapat dibuktikan ditandai dengan perolehan prestasi lewat penghargaaan atas kinerjanya dari tahun 2024 hingga saat ini.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain sampai dengan akhir tahun.
Rojali dan Rohana merupakan bentuk reaksi alami dari masyarakat yang tengah mengalami pelemahan daya beli.
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved