Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum transparan terkait isi 26.415 kontainer yang tertahan kemudian diloloskan dari pelabuhan pada Mei 2024 lalu. Padahal, Kemenperin membutuhkan informasi data tersebut secara detail untuk memitigasi dampak dari pelolosan itu.
"Sampai saat ini, Kemenperin belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut. Ini disayangkan karena kinerja industri manufaktur dalam negeri sudah turun pada Juli 2024 berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri dan Purchasing Manager’s Index manufaktur S&P Global," ujar Febri dari keterangan yang diterima pada Selasa (6/8).
Febri mengungkapkan, sedianya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menerima surat balasan Menteri Keuangan yang disampaikan dan ditandatangani Dirjen Bea Cukai.
Baca juga : Ketimbang Bentuk Badan Penerimaan Negara, Manfaatkan Single Identity Number
Dalam surat balasan itu, Dirjen Bea dan Cukai menyampaikan data isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC). Adapun diantaranya yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13%), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7%), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17%).
Namun sayangnya, data itu masih terlalu makro dan tidak ada detail yang merinci barang-barang apa saja yang masuk. Febri menyebut Bea dan Cukai hanya menjelaskan muatan 12.994 kontainer atau 49,19% dari data total 26.415 kontainer. Sementara sisa dari 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik.
"Terkesan ada data yang disembunyikan. Hal ini aneh dan janggal, mengingat Dirjen Bea dan Cukai mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan," ucapnya.
Baca juga : Pembentukan Badan Penerimaan Negara Harus Hati-Hati
Di sisi lain, permohonan importasi dari Kemenperin didasarkan atas HS Code 8 digit dan terdapat dalam dokumen impor yang dipegang oleh DitjenBea dan Cukai. Sedangkan informasi yang disampaikan dalam surat balasan adalah HS Code 2 digit.
"Padahal Kemenperin meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memberikan data detail barang importasi HS Code 8 digit dari 26.415 kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, menegaskan tidak ada yang disembunyikan dari pelolosan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.
Baca juga : Ribuan Kontainer Tertahan, Ini Penjelasan Bea Cukai
"Disembunyikan bagaimana? Yang tidak transparan yang mana? Silakan ditanya," ucap Nirwala saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (6/8).
Nirwala pun menuturkan bahwa Bea Cukai telah melakukan sesuai permintaan dari Menperin terkait dengan isi dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan tersebut.
"Kalau tidak jelas ya tanya ke kami. Kan awalnya beliau tanya isinya apa, ya kita jelaskan. Begitu saja. Yang ditanya isinya apa, kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama," tandasnya. (Z-11)
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengundurkan diri dari jabatan politisnya di Partai Gerindra sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank BI.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kooperatif setelah KPK menggeledah kantor pusat DJP terkait penyidikan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menutup 2025 dan membuka 2026 dengan pengangkutan kontainer.
Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam hal ini, barang diberitahukan tidak dikenakan bea keluar
Pemerintah sebaiknya segera turun tangan mencari solusi agar rantai logistik nasional tidak lumpuh karena menimbulkan kekhawatiran serius di sektor pelayaran.
Konsep pemberdayaan idealnya dilakukan di lingkungan terdekat operasional perusahan, melibatkan karyawan, serta memperpanjang usia material yang semula dianggap limbah.
POLISI Spanyol mengumumkan penyitaan 13 ton kokain dalam penangkapan terbesar sepanjang sejarah negara itu, Rabu (6/11). Ini merupakan yang terbesar kedua dalam sejarah Uni Eropa.
SATUAN Reserse dan Kriminalitas Polres Pemalang, Jawa Tengah, menangkap lima tersangka pelaku perampokan truk kontainer garmen berisi pakaian ekspor senilai Rp1,8 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved