Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengeklaim dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Itu menurutnya juga selaras dengan jumlah desa yang naik status menjadi desa mandiri.
"Ini menjadi salah satu bukti dampak positif dana desa bagi kemajuan desa. Sejak 2015, pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ujar Thomas dalam seminar bertajuk Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).
Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di perkotaan turun dari 12,2 juta pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara itu pada periode yang sama penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang.
Baca juga : Gerindra Benarkan Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Wamenkeu Sore Nanti
Kondisi itu, menurut Thomas, selaras dengan data Indeks Desa Membangun yang menunjukkan adanya penaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Pada 2019 tercatat hanya ada 840 desa mandiri. Angka itu naik menjadi 16.908 desa mandiri di 2024.
Di saat yang sama, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada 2019 turun menjadi 6.748 desa pada 2024. Karenanya, penyaluran dana desa akan diperkuat untuk mendorong kelanjutan tren positif tersebut.
"2024 arah kebijakan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penurunan stunting, serta program sektor prioritas sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri," tutur Thomas.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
Dia juga meminta agar dana desa diawasi dengan ketat agar tujuan dari penyaluran uang negara itu bisa digunakan secara efektif dan optimal. Salah satu faktor penting dalam pengawasan itu ialah melalui transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
"Ini menjadi pilar penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Adapun penyaluran dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2015 alokasi dana desa tercatat sebesar Rp20,8 triliun dan terus meningkat menjadi Rp71 triliun di 2024. Guliran dana itu diberikan ke 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di Tanah Air. (Z-11)
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora; Jagakarsa ; Johar Baru; Jatinegara; Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok; dan Kepulauan Seribu Selatan.
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya mengentaskan kemiskinan tidak cukup di atas kertas.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan menggelontorkan anggaran Rp34,5 miliar untuk pengentasan kemiskinan di wilayah mereka.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved