Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengeklaim dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Itu menurutnya juga selaras dengan jumlah desa yang naik status menjadi desa mandiri.
"Ini menjadi salah satu bukti dampak positif dana desa bagi kemajuan desa. Sejak 2015, pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ujar Thomas dalam seminar bertajuk Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/8).
Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di perkotaan turun dari 12,2 juta pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara itu pada periode yang sama penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang.
Baca juga : Gerindra Benarkan Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Wamenkeu Sore Nanti
Kondisi itu, menurut Thomas, selaras dengan data Indeks Desa Membangun yang menunjukkan adanya penaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Pada 2019 tercatat hanya ada 840 desa mandiri. Angka itu naik menjadi 16.908 desa mandiri di 2024.
Di saat yang sama, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada 2019 turun menjadi 6.748 desa pada 2024. Karenanya, penyaluran dana desa akan diperkuat untuk mendorong kelanjutan tren positif tersebut.
"2024 arah kebijakan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penurunan stunting, serta program sektor prioritas sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri," tutur Thomas.
Baca juga : Jumlah Penduduk Miskin Bangka Belitung Naik Signifikan
Dia juga meminta agar dana desa diawasi dengan ketat agar tujuan dari penyaluran uang negara itu bisa digunakan secara efektif dan optimal. Salah satu faktor penting dalam pengawasan itu ialah melalui transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
"Ini menjadi pilar penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Adapun penyaluran dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2015 alokasi dana desa tercatat sebesar Rp20,8 triliun dan terus meningkat menjadi Rp71 triliun di 2024. Guliran dana itu diberikan ke 75.259 desa di 434 kabupaten/kota di Tanah Air. (Z-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved