Ekonom Pertanyakan Penempatan Makan Bergizi Gratis dalam Belanja Kesehatan

KEPALA Kajian Makro Ekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezky menuturkan, penempatan program Makan Bergizi Gratis dalam belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan bukan menjadi permasalahan substansial yang perlu dikritisi.

Menurutnya, hal yang krusial ialah sumber dana yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut. “Sebenarnya isunya bukan posnya, tapi sumbernya dari mana dan apakah dengan adanya program ini akan mengambil alokasi dana yang lain,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).

Jahen mempertanyakan apakah pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan atau realokasi anggaran kesehatan yang dipindahkan ke program makan bergizi. Menurutnya, jika dana itu dialihkan, maka pemerintah mesti bisa melihat skala prioritas serta dampak dari pengalihan tersebut.

Baca juga : Program Makanan Bergizi Perlu Pengawasan Ketat dari Anggaran hingga Gizi

Penempatan program Makan Bergizi Gratis dalam belanja pemerintah pusat bidang kesehatan menurutnya sedikit selaras. Namun yang menjadi pertanyaan ialah kementerian mana yang akan mengurusi prorgam teesbut.

“Sehingga apakah benar pas di kesehatan, atau justru di kementerian yang mengurusi pangan, atau justru kebijakan perlinsos, yang berarti domainnya kemensos. Ini yang juga krusial untuk dipikirkan,” terang Jahen.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, program unggulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto itu baiknya ditempatkan terpisah dari belanja kesehatan pemerintah pusat. Pasalnya pemerintah telah memiliki kewajiban mengenai anggaran kesehatan.

“Kalau dipaksa masuk ke anggaran kesehatan khawatir ada pengurangan pos lain terutama yang berkaitan belanja kesehatan untuk pelayanan penyakit anak. Atau lebih pas anggaran bantuan sosial yang ditambah sebagai bagian dari makan bergizi gratis,” kata dia. (Z-6)