Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kajian Makro Ekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezky menuturkan, penempatan program Makan Bergizi Gratis dalam belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan bukan menjadi permasalahan substansial yang perlu dikritisi.
Menurutnya, hal yang krusial ialah sumber dana yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut. “Sebenarnya isunya bukan posnya, tapi sumbernya dari mana dan apakah dengan adanya program ini akan mengambil alokasi dana yang lain,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).
Jahen mempertanyakan apakah pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan atau realokasi anggaran kesehatan yang dipindahkan ke program makan bergizi. Menurutnya, jika dana itu dialihkan, maka pemerintah mesti bisa melihat skala prioritas serta dampak dari pengalihan tersebut.
Baca juga : Program Makanan Bergizi Perlu Pengawasan Ketat dari Anggaran hingga Gizi
Penempatan program Makan Bergizi Gratis dalam belanja pemerintah pusat bidang kesehatan menurutnya sedikit selaras. Namun yang menjadi pertanyaan ialah kementerian mana yang akan mengurusi prorgam teesbut.
“Sehingga apakah benar pas di kesehatan, atau justru di kementerian yang mengurusi pangan, atau justru kebijakan perlinsos, yang berarti domainnya kemensos. Ini yang juga krusial untuk dipikirkan,” terang Jahen.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, program unggulan dari presiden terpilih Prabowo Subianto itu baiknya ditempatkan terpisah dari belanja kesehatan pemerintah pusat. Pasalnya pemerintah telah memiliki kewajiban mengenai anggaran kesehatan.
“Kalau dipaksa masuk ke anggaran kesehatan khawatir ada pengurangan pos lain terutama yang berkaitan belanja kesehatan untuk pelayanan penyakit anak. Atau lebih pas anggaran bantuan sosial yang ditambah sebagai bagian dari makan bergizi gratis,” kata dia. (Z-6)
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Ancaman super flu, infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza dengan gejala yang lebih berat dibanding flu biasa, kian menjadi perhatian.
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Siapa sangka, golongan darah ternyata ikut berkaitan dengan risiko serangan jantung. Ini bukan mitos kesehatan.
Dengan teknologi bedah robotik, standar perawatan bedah tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis, melainkan ditentukan oleh kualitas keahlian dan presisi teknologi.
Bupati Samosir Vandiko Gultom mengusulkan peningkatan daya dukung fasilitas kesehatan di Samosir agar sejalan dengan statusnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved