Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
"Insya Allah Muhammadiyah akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan mengelola tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ternyata mafsadat dan madlarat lebih besar daripada manfaat, Muhammadiyah tidak akan nekat," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (29/7).
Selain itu, ia juga menilai adanya pro dan kontra terkait konsesi tambang merupakan hal biasa. Namun masyarakat diharapkan tidak membuat justifikasi dan bersikap apriori.
Baca juga : Tetap Ikuti Putusan Muhammadiyah Terima IUP, Meski Kecewa
"Pro dan kontra itu hal yang biasa. Saya tahu ada pihak yang tidak setuju. Tapi tidak sedikit yang mendukung. Media seharusnya memberitakan secara seimbang. Jangan hanya yang kontra. Kami masyarakat tidak apriori dan membuat justifikasi berdasarkan asumsi," ujar dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin pengelolaan tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pertimbangan penerimaan izin tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
"Dengan penuh tanggung jawab ijin usaha akan kita kembalikan kepada pemerintah," pungkas Abdul. (Iam/Z-7)
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved