Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
"Insya Allah Muhammadiyah akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan mengelola tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ternyata mafsadat dan madlarat lebih besar daripada manfaat, Muhammadiyah tidak akan nekat," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (29/7).
Selain itu, ia juga menilai adanya pro dan kontra terkait konsesi tambang merupakan hal biasa. Namun masyarakat diharapkan tidak membuat justifikasi dan bersikap apriori.
Baca juga : Tetap Ikuti Putusan Muhammadiyah Terima IUP, Meski Kecewa
"Pro dan kontra itu hal yang biasa. Saya tahu ada pihak yang tidak setuju. Tapi tidak sedikit yang mendukung. Media seharusnya memberitakan secara seimbang. Jangan hanya yang kontra. Kami masyarakat tidak apriori dan membuat justifikasi berdasarkan asumsi," ujar dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin pengelolaan tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pertimbangan penerimaan izin tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
"Dengan penuh tanggung jawab ijin usaha akan kita kembalikan kepada pemerintah," pungkas Abdul. (Iam/Z-7)
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved