Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Saat ini harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dibanderol menjadi Rp15.700 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.000 per liter.
Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang esensial bagi masyarakat. Tulus mengkhawatirkan kantong masyarakat akan semakin berat jika harga jual Minyakita di pasar atau ritel melampaui HET.
"Dampak kenaikan Minyakita pasti akan menggerus daya beli masyarakat menengah bawah. Apalagi jika kenaikan harga itu tidak terkontrol, harga akan makin melambung, jauh di atas HET," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (19/7).
Baca juga : HET Minyakita Jadi Rp15.700 per Liter
Tulus secara tegas menolak kenaikan harga Minyakita. Seharusnya pemerintah melakukan intervensi kebijakan agar harga minyak goreng curah bermerek itu turun, bukan malah naik. Selain itu, pemerintah juga diminta memperbaiki jalur distribusi untuk menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen akhir secara tepat.
"Hal ini supaya pasokan lancar dan tidak ada kenaikan harga. Kenaikan harga Minyakita ini kan karena faktor jalur distribusi yang rumit dan cost yang tinggi," jelas ketua pengurus harian YLKI.
Dihubungi terpisah, Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menuturkan dengan harga Minyakita yang sebelumnya dipatok Rp14.000 per liter, produk tersebut dilaporkan langka di sejumlah pasar. Dengan adanya kenaikan harga Minyakita, dikhawatirkan akan semakin langka produk tersebut beredar.
Baca juga : Mendag akan Bahas Rencana Kenaikan HET Minyakita
"Bagaimana harga Minyakita dipatok Rp15.700, akan semakin sulit mencari barang itu," ujarnya.
Ikappi mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan Minyakita terjaga. Pasalnya, dengan adanya kelangkaan stok itu, akan sulit bagi pedagang mengontrol harga. Untuk itu, Reynaldi berharap para pedagang bisa dilibatkan dengan pemerintah untuk mencari solusi agar produsen tetap memproduksi Minyakita.
"Jika barang itu ada, pemerintah bisa menekan harga. Tapi, jika pasokan tidak cukup, ini menjadi masalah kemudian. Dalam proses setiap kebijakan penting untuk melibatkan seluruh komponen terutama pedagang," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Para pelaku usaha di sektor pangan diminta untuk semakin taat menjalankan harga acuan pemerintah jelang Ramadan.
"Kepada para pelaku usaha pangan, mohon harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipedomani, khususnya selama Ramadan sampai Idulfitri."
Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melambung. Harga telur naik, minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi.
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Turunnya HET pupuk bersubsidi ini cukup signifikan. Penurunan HET ini berlaku untuk semua jenis pupuk bersubsidi, baik pupuk Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, pupuk organik, maupun ZA.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved