Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp132,2 triliun hingga Mei 2024. Realisasi itu disebut lebih rendah dari periode yang sama di 2023 sebanyak Rp150,5 triliun.
"Sampai Mei pembiayaan utang kita Rp132,2 trliliun, ini turun 12,2%. Kenapa pembiayaan utang bisa turun? Karena kita juga menggunakan dari sumber yang berasal dari SAL tahun sebelumnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Kamis (27/6).
Penurunan pembiayaan utang itu dinilai sebagai capaian positif lantaran kinerja pendapatan negara mengalami penurunan, sementara belanja negara meningkat. Hingga Mei 2024, pendapatan negara tercatat Rp1.123,5 triliun, turun 7,1% dari periode yang sama di 2023 sebesar Rp1.209,0 triliun.
Baca juga : Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia per Februari 2024
Sedangkan belanja negara tercatat naik 14% dari Rp1.004,9 triliun di Mei 2023 menjadi Rp1.145, 3 triliun pada Mei 2024. Alhasil, APBN mencatatkan defisit Rp21,8 triliun, setara 0,10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bulan kelima tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan utang yang lebih rendah, di tengah tekanan ekonomi global dan pendapatan negara yang turun merupakan buah dari kehati-hatian pengelolaan fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini tidak terlepas dari pengelolaan fiskal kita yang extremely hati-hati semenjak pandemi dan recovery, kita terus menjaga dan mengantisipasi normalisasi seperti sekarang ini. ini adalah dampak dari menjaga kehati-hatian menjaga APBN yang dirasakan manfaatnya sekarang ini," jelasnya.
Baca juga : Terdampak Ekonomi Global, Pendapatan APBN Mei 2024 Turun 7 Persen
Adapun pembiayaan anggaran hingga Mei 2024 tercatat sebesar Rp84,6 triliun, turun 28,7% dari realisasi Mei 2023 yang senilai Rp118,6 triliun. Sedangkan pembiayaan utang yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai Rp141,6 triliun, turun 2% dari periode yang sama di 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
"Pembiayaan hingga 31 Mei mencapai Rp84,6 triliun, turun 28,7% pada saat APBN mengalami tekanan penerimaan, belanja naik, dan guncangan global luar biasa. Ini adalah manajemen fiskal yang sangat pruden dan antisipatif," kata Sri Mulyani.
"Tentu untuk bisa melindungi agar SBN Indonesia tidak mengalami tekanan yang sifatnya besar dan tidak rasional. Ini adalah dari cara kita mengelola APBN secara hati-hati dan selalu antisipatif," pungkasnya.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved