Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024. Acara tersebut diikuti oleh ratusan kepala daerah.
Presiden Jokowi mengaku senang dengan kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga inflasi pada Mei lalu di angka 2,84 persen. Terlebih pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.
"Ini segar, segar kalau seperti ini," ujar Presiden dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6).
Baca juga : INDEF: Rentan Politisasi, Tak Ada Urgensi Pencairan BLT Dilakukan Jelang Pemilu 14 Februari
Angka inflasi ini sangat baik dibandingkan sembilan hingga 10 tahun yang lalu mencapai 9,6 persen. Kondisi ini membuat masyarakat sengsara.
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh pemerintah daerah tetap waspada dalam menjaga inflasi. Ia memastikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau kondisi inflasi di daerah.
"Kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan," pungkasnya. (Z-8)
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved