Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengusulkan untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5% hingga 1,8%. Menurutnya, itu dimungkinkan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan baru agar leluasa mengeksekusi program dan kegiatan yang direncanakan.
"Defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5% hingga 1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/6).
Usulan tersebut, kata Suharso, didapat dari hitungan penyusunan anggaran tanpa memasukan penghitungan program-program yang akan dijalankan pemerintahan baru. Karenanya, persentase defisit itu bisa susut dari yang diajukan secara resmi oleh pemerintah di kisaran 2,45% hingga 2,82% terhdap PDB.
Baca juga : Kemenkeu Perkirakan Defisit Anggaran APBN 2023 akan Lebih Rendah dari Target
Jika usulan itu diterima, penyesuaian alokasi anggaran masih bisa dilakukan dari pos kementerian/lembaga maupun dari alokasi lain. "Jadi kalau mau dilakukan, kami bisa main percentage terhadap K/L atau belanja lain yang sangat dimungkinkan," terang Suharso.
Sebelumnya, keputusan pemerintah mengalokasikan defisit anggaran di kisaran 2,45% hingga 2,82% dalam RAPBN 2025 dikritik oleh anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit. Dia menilai angka defisit itu terlalu tinggi bagi pemerintahan baru. Padahal presiden terpilih belum membuat rencana program dan kerja untuk masa pemerintahannya.
"Kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup atau tidak kepada pemerintahan yang akan datang? Kalau kita lihat, belanja negara 2025 didesain kira-kira Rp3.500 triliun lebih, ini belanjanya siapa? Ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? APBN kan bukan tempat penitipan proyek," kata dia dalam Rapat Kerja Badang Anggaran dengan pemerintah, Selasa (4/6).
Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
"Apakah menteri yang sekarang ini jadi menteri lagi nanti? Defisit juga lebih dahsyat. Presidennya belum kerja, anggarannya sudah defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi," tambah Dolfie.
Dia menambahkan, defisit anggaran yang disusun pemerintah dalam masa transisi pemerintah kali ini menjadi yang paling besar dari yang pernah dilakukan. Menurutnya, angka defisit itu dialokasikan dengan angka yang lebih rendah agar pemerintahan baru nanti memiliki ruang lebar untuk menjalankan program dan kegiatan yang akan dijalankan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejauh ini pembahasan RAPBN 2025 masih dalam tahap pembicaran awal. Dus, sampai sekarang, angka defisit yang disampaikan resmi pemerintah di kisaran 2,45% hingga 2,82% masih menjadi acuan dalam pembahasan bersama DPR.
"Ini kan masih pembicaraan. Kita tetap di 2,45% sampai 2,82%," kata dia. (Z-2)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved