Bappenas Usul Besaran Defisit dalam RAPBN 2025

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengusulkan untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5% hingga 1,8%. Menurutnya, itu dimungkinkan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan baru agar leluasa mengeksekusi program dan kegiatan yang direncanakan.

"Defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5% hingga 1,8%, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/6).

Usulan tersebut, kata Suharso, didapat dari hitungan penyusunan anggaran tanpa memasukan penghitungan program-program yang akan dijalankan pemerintahan baru. Karenanya, persentase defisit itu bisa susut dari yang diajukan secara resmi oleh pemerintah di kisaran 2,45% hingga 2,82% terhdap PDB.

Baca juga : Kemenkeu Perkirakan Defisit Anggaran APBN 2023 akan Lebih Rendah dari Target

Jika usulan itu diterima, penyesuaian alokasi anggaran masih bisa dilakukan dari pos kementerian/lembaga maupun dari alokasi lain. "Jadi kalau mau dilakukan, kami bisa main percentage terhadap K/L atau belanja lain yang sangat dimungkinkan," terang Suharso.

Sebelumnya, keputusan pemerintah mengalokasikan defisit anggaran di kisaran 2,45% hingga 2,82% dalam RAPBN 2025 dikritik oleh anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit. Dia menilai angka defisit itu terlalu tinggi bagi pemerintahan baru. Padahal presiden terpilih belum membuat rencana program dan kerja untuk masa pemerintahannya.

"Kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup atau tidak kepada pemerintahan yang akan datang? Kalau kita lihat, belanja negara 2025 didesain kira-kira Rp3.500 triliun lebih, ini belanjanya siapa? Ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? APBN kan bukan tempat penitipan proyek," kata dia dalam Rapat Kerja Badang Anggaran dengan pemerintah, Selasa (4/6).

Baca juga : Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit

"Apakah menteri yang sekarang ini jadi menteri lagi nanti? Defisit juga lebih dahsyat. Presidennya belum kerja, anggarannya sudah defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi," tambah Dolfie.

Dia menambahkan, defisit anggaran yang disusun pemerintah dalam masa transisi pemerintah kali ini menjadi yang paling besar dari yang pernah dilakukan. Menurutnya, angka defisit itu dialokasikan dengan angka yang lebih rendah agar pemerintahan baru nanti memiliki ruang lebar untuk menjalankan program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejauh ini pembahasan RAPBN 2025 masih dalam tahap pembicaran awal. Dus, sampai sekarang, angka defisit yang disampaikan resmi pemerintah di kisaran 2,45% hingga 2,82% masih menjadi acuan dalam pembahasan bersama DPR. 

"Ini kan masih pembicaraan. Kita tetap di 2,45% sampai 2,82%," kata dia. (Z-2)