Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
VISI Indonesia Emas di 2045 untuk menjadi negara maju merupakan harapan segenap bangsa Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakannya terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pengamat ekonomi Raden Pardede mengatakan bahwa cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai bila ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%.
Pertumbuhan itu juga harus diikuti dengan mobilisasi sosial yaitu bertambah banyaknya kelompok masyarakat menengah.
Baca juga : Ekonomi Indonesia 2021 Dapat Tumbuh 5,8%
"Indonesia emas itu tumbuh 6% tidak bisa hanya 5%. Pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti mobilisasi sosial dari yang kecil ke menengah, jangan tersembunyi di rata-rata. Penciptaan lapangan kerja kelas menengah harus bertambah dan juga pengentasan kemiskinan," ujarnya, Kamis (30/5).
Menurutnya, bila pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan hanya mencapai 5% maka sulit untuk menjadi negara maju di 2045. Apalagi saat itu diprediksi penduduk Indonesia akan memasuki ageing population.
"Kalau kita tumbuh hanya 5% tapi badai tidak mampu kita lewati bisa saja malah lambat 10 tahun," imbuhnya.
Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar
Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi global sedang melambat. Suku bunga tinggi, ageing population, perubahan iklim hingga konflik telah mempengaruhi tren ekonomi yang cedrung melambat.
Tantangan itu harus diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintahan baru. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri dan tidak hanya mengandalkan komoditas untuk mendongkrak neraca persahabatan Indonesia.
"Sampai dengan tahun depan, sampai 2029 pertumbuhan ekonomi masih menurun akibat global tension, ageing population. Ini tantangan yang dihadapi Indonesia, eksternal tidak bisa kita kontrol," imbuhnya.
Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021
Pertumbuhan ekonomi di angka 5% memang cukup baik. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sejumlah lembaga seperti World Bank menunjukkan ekonomi Indonesia akan stagnan.
Artinya Indonesia akan sulit mencapai visi Indonesia Emas bila tidak ada terobosan dal meningkatkan nasional.
"Kalau kita terlambat belum menjadi negara sejahtera maka kita akan selamanya tidak bisa keluar dari trap ini, kita akan tua sebelum kaya. Gak enak kan tua sebelum kaya padahal kebutuhan orang tua itu banyak macam-macam. Kalau terjadi shock di keuangan maka bisa terjadi ledakan sangat besar. Indonesia harus antisipasi, kita harus kerja keras untuk bisa 6-7%," kata dia. (van)
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab, seperti mekanisme pelucutan senjata hingga siapa yang akan menjalankan operasi tersebut di lapangan.
BMKG memprediksi sebagian wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal. Puncak musim kemarau Agustus
Bahlil mengatakan 30% impor gas minyak cair (LPG) Indonesia juga berasal dari Timur Tengah, dan pemerintah akan mencari pemasok alternatif.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jumlah impor minyak mentah ke Indonesia melalui kawasan Timur Tengah sekitar 20%-25%. Pasokan tersebut terganggu akibat Selat Hormuz ditutup
GAGASAN Indonesia menjadi mediator dalam konflik Iran -Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai memiliki pijakan konstitusional, namun menghadapi tantangan geopolitik yang sangat berat
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved