Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
VISI Indonesia Emas di 2045 untuk menjadi negara maju merupakan harapan segenap bangsa Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakannya terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pengamat ekonomi Raden Pardede mengatakan bahwa cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai bila ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%.
Pertumbuhan itu juga harus diikuti dengan mobilisasi sosial yaitu bertambah banyaknya kelompok masyarakat menengah.
Baca juga : Ekonomi Indonesia 2021 Dapat Tumbuh 5,8%
"Indonesia emas itu tumbuh 6% tidak bisa hanya 5%. Pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti mobilisasi sosial dari yang kecil ke menengah, jangan tersembunyi di rata-rata. Penciptaan lapangan kerja kelas menengah harus bertambah dan juga pengentasan kemiskinan," ujarnya, Kamis (30/5).
Menurutnya, bila pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan hanya mencapai 5% maka sulit untuk menjadi negara maju di 2045. Apalagi saat itu diprediksi penduduk Indonesia akan memasuki ageing population.
"Kalau kita tumbuh hanya 5% tapi badai tidak mampu kita lewati bisa saja malah lambat 10 tahun," imbuhnya.
Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar
Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi global sedang melambat. Suku bunga tinggi, ageing population, perubahan iklim hingga konflik telah mempengaruhi tren ekonomi yang cedrung melambat.
Tantangan itu harus diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintahan baru. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri dan tidak hanya mengandalkan komoditas untuk mendongkrak neraca persahabatan Indonesia.
"Sampai dengan tahun depan, sampai 2029 pertumbuhan ekonomi masih menurun akibat global tension, ageing population. Ini tantangan yang dihadapi Indonesia, eksternal tidak bisa kita kontrol," imbuhnya.
Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021
Pertumbuhan ekonomi di angka 5% memang cukup baik. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sejumlah lembaga seperti World Bank menunjukkan ekonomi Indonesia akan stagnan.
Artinya Indonesia akan sulit mencapai visi Indonesia Emas bila tidak ada terobosan dal meningkatkan nasional.
"Kalau kita terlambat belum menjadi negara sejahtera maka kita akan selamanya tidak bisa keluar dari trap ini, kita akan tua sebelum kaya. Gak enak kan tua sebelum kaya padahal kebutuhan orang tua itu banyak macam-macam. Kalau terjadi shock di keuangan maka bisa terjadi ledakan sangat besar. Indonesia harus antisipasi, kita harus kerja keras untuk bisa 6-7%," kata dia. (van)
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi isu potensi resesi ekonomi.
IRAN membolehkan kapal transit yang tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat (AS) atau Israel melintasi Selat Hormuz dinilai menjadi peluang bagi Indonesia menurut Indef
PRESIDEN Prabowo Subianto menilai kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah harus tetap berpegang pada prinsip nonblok di tengah konflik yang saling bertaut.
Pasukan Zionis kemudian melakukan serangan ke sejumlah titik di Libanon, antara lain Beirut selatan serta wilayah Libanon selatan dan timur.
PERAN Iran versus Israel dan Amerika akan memberi dampak besar bagi Indonesia. Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Probo Darono Yakti menjelaskan
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved