Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
VISI Indonesia Emas di 2045 untuk menjadi negara maju merupakan harapan segenap bangsa Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kebijakannya terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pengamat ekonomi Raden Pardede mengatakan bahwa cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai bila ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%.
Pertumbuhan itu juga harus diikuti dengan mobilisasi sosial yaitu bertambah banyaknya kelompok masyarakat menengah.
Baca juga : Ekonomi Indonesia 2021 Dapat Tumbuh 5,8%
"Indonesia emas itu tumbuh 6% tidak bisa hanya 5%. Pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti mobilisasi sosial dari yang kecil ke menengah, jangan tersembunyi di rata-rata. Penciptaan lapangan kerja kelas menengah harus bertambah dan juga pengentasan kemiskinan," ujarnya, Kamis (30/5).
Menurutnya, bila pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan hanya mencapai 5% maka sulit untuk menjadi negara maju di 2045. Apalagi saat itu diprediksi penduduk Indonesia akan memasuki ageing population.
"Kalau kita tumbuh hanya 5% tapi badai tidak mampu kita lewati bisa saja malah lambat 10 tahun," imbuhnya.
Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar
Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi global sedang melambat. Suku bunga tinggi, ageing population, perubahan iklim hingga konflik telah mempengaruhi tren ekonomi yang cedrung melambat.
Tantangan itu harus diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintahan baru. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri dan tidak hanya mengandalkan komoditas untuk mendongkrak neraca persahabatan Indonesia.
"Sampai dengan tahun depan, sampai 2029 pertumbuhan ekonomi masih menurun akibat global tension, ageing population. Ini tantangan yang dihadapi Indonesia, eksternal tidak bisa kita kontrol," imbuhnya.
Baca juga : Tim DKI Dominasi Seleksi Timnas Kickboxing SEA Games 2021
Pertumbuhan ekonomi di angka 5% memang cukup baik. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sejumlah lembaga seperti World Bank menunjukkan ekonomi Indonesia akan stagnan.
Artinya Indonesia akan sulit mencapai visi Indonesia Emas bila tidak ada terobosan dal meningkatkan nasional.
"Kalau kita terlambat belum menjadi negara sejahtera maka kita akan selamanya tidak bisa keluar dari trap ini, kita akan tua sebelum kaya. Gak enak kan tua sebelum kaya padahal kebutuhan orang tua itu banyak macam-macam. Kalau terjadi shock di keuangan maka bisa terjadi ledakan sangat besar. Indonesia harus antisipasi, kita harus kerja keras untuk bisa 6-7%," kata dia. (van)
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved