Pemerintah Minta Penyaluran 166 Ribu Rumah Bersubsidi Tepat Sasaran 

ANGKA kebutuhan rumah (backlog) tercatat menurun dari 12,7 juta menjadi 9,9 juta rumah tangga hingga akhir 2023. Untuk itu, kuota penyediaan 166 ribu unit rumah subsidi diharapkan bisa tepat sasaran meskipun kuotanya sudah hampir habis. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, penyediaan rumah bersubsidi selain mengutamakan kualitas juga harus tepat sasaran. Sehingga, pemenuhan kewajiban menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa terpenuhi. 

“Yang jadi fokus utama adalah soal kualitas dan harus tepat sasaran, agar lingkungan perumahan yang nyaman dan aman bisa menopang produktifitas masyarakat,” ungkap Herry saat ditemui di Jakarta, Kemarin. 

Baca juga : 166 Ribu Kuota Unit Rumah Subsidi Diprediksi Ludes pada Juli 2024

Menurut Herry, potensi bisnis properti di tanah air masih akan terus berlanjut. Sebab angka backlog masih ada sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian. 

Ini adalah peluang bagi pengembang real estat untuk membangun rumah dan tempat tinggal yang sesuai dengan standar. 

“Prospek bisnis properti masih cukup besar ke depannya,” jelas dia. 

Baca juga : Pakar Properti Usulkan Hal Ini untuk Merealisasikan Target Zero Backlog Perumahan 2045

Perkembangan bisnis properti juga akan diperkuat oleh calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang akan datang. Menurut Herry, berdasarkan dokumen visi dan misi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024, para calon pemimpin memiliki komitmen kuat terhadap penyediaan rumah dan tempat tinggal yang layak.

“Berdasarkan dokumen visi dan misi para capres dan cawapres periode 2024-2029 setidaknya 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun oleh pemerintah baru mendatang, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan hingga daerah pesisir, Delta Grup kami harapkan bisa jadi pionir tidak hanya menyediakan rumah, tapi punya kualitas dan tepat sasaran,” jelas dia.

Sementara itu, CEO Delta Group Endang Kawidjaja menyampaikan, pihaknya menargetkan bisa bangun 3.000 unit hunian di 10 proyek pengembangan hunian milik Delta Group. Meskipun kuota rumah bersubsidi diprediksi habis dalam waktu dekat, dirinya optimis pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan cadangan bagi sektor perumahan. 

Baca juga : Harga Rumah Subsidi Naik 8 Persen, Pengembang Optimis Jaga Rantai Supply-Demand

“Kami sih optimis, positif, karena pasti pemerintah punya kebijakan yang akan mengisi kuota rumah bersubsidi yang segera habis, kalau saya rasa jurus SSB (subsidi selisih bunga) bisa jadi dikeluarkan,” kata Endang. 

Dari 3.000 unit yang akan dibangun, ditargetkan ada sekitar 2.000 yang akad kredit hingga akhir 2024. Julah 3.000 unit yang dibangun 90%nya merupakan rumah bersubsidi dan 10%nya adalah rumah komersial. 

Akad Kredit 40 Ribu Rumah 

Di usianya yang 32 tahun atau empat windu, Delta Grup telah melakukan akad kredit sebanyak 40 ribu unit rumah. Akad tersebut tersebar di 20 titik proyek Delta Group. 

Baca juga : Perlu Gerakan Bersama untuk Menerapkan Konsep Properti Hijau dan ESG

Sebagian besar hunian yang diproduksi oleh Delta Group adalah perumahan bersubsidi yang tersebar di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Batam.

Pencapaian Delta Group terbagi menjadi dua periode: sebelum dan setelah tahun 2006. Pada periode 1992-2006, dibutuhkan waktu 14 tahun untuk merealisasikan 5.000 unit akad KPR. Namun, setelah tahun 2006, dimulai dengan proyek Grand Kahuripan di Cileungsi, Bogor, hanya dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai 5.000 unit akad. Selanjutnya, hanya dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk mencapai akad sebanyak 5.000 unit.

"Target Delta Group ke depan adalah menjadi pengembang dengan akad 3.000 unit per tahun. Kami akan terus menjaga kualitas bangunan rumah dan PSU sesuai dengan harapan MBR dan pemerintah," tambahnya. (Z-10)