Baru 1 Persen Pengembang IPO, REI DKI Jakarta Siapkan Dana Rp100 Triliun

KETERLIBATAN sektor properti nasional di pasar modal dinilai masih sangat rendah. Dari sekitar 500 anggota Realestat Indonesia (REI) DPD DKI Jakarta, hanya sekitar 1% yang tercatat telah melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan masih jauhnya konektivitas antara pelaku industri properti dan instrumen keuangan modern.

Ketua DPD REI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menilai minimnya akses pengembang ke pasar modal menjadi hambatan serius dalam mendorong pembiayaan proyek berskala besar.

Baca juga : 19 Perusahaan Beraset Jumbo Antre IPO di Pasar Modal RI

“Langkah ini adalah upaya jangka panjang kami untuk memperkuat daya saing pengembang lokal dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia yang efisien dan terbuka terhadap investasi,” ujar Arvin dalam Musyawarah Daerah REI DKI Jakarta 2025, Kamis (7/8).

Menanggapi rendahnya minat IPO dari kalangan pengembang, REI DKI Jakarta menggagas pembentukan Jakarta Real Estate Fund senilai Rp100 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat vertikal, pusat logistik, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan pusat data dan kawasan perdagangan strategis.

Dalam forum yang sama, Arvin juga menekankan bahwa dunia usaha siap mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam penyediaan hunian untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

Baca juga : Kolaborasi Pengembang dan Pemerintah Daerah Kunci Keberhasilan Program 3 Juta Rumah

“Penyediaan hunian tidak bisa dipisahkan dari transformasi sosial di kota-kota besar. Kita harus membangun lebih dari sekadar rumah, kita harus membangun lingkungan yang inklusif, terjangkau, dan terkoneksi,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen, REI DKI Jakarta tengah menyusun dokumen policy brief yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Arvin menjelaskan bahwa dokumen tersebut berisi usulan percepatan pembangunan hunian melalui reformasi perizinan, percepatan sertifikasi lahan, serta pemberian insentif yang berpihak pada pengembang rumah rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut baik inisiatif REI dan kalangan pengembang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan faktor krusial dalam menyelesaikan masalah jangka panjang sektor perumahan nasional.

“Kita sedang membangun bukan hanya rumah, tetapi masa depan bangsa. Komitmen ini tidak bisa dilakukan sendiri. Semua elemen, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, harus bersatu,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa pemerintah kini mengembangkan strategi perumahan yang menyasar tiga dimensi utama: pembangunan desa, penguatan kawasan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh. Dengan dukungan anggaran dan reformasi data kependudukan serta pertanahan, pemerintah optimistis janji program 3 juta rumah dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. (Z-10)