Kolaborasi Pengembang dan Pemerintah Daerah Kunci Keberhasilan Program 3 Juta Rumah

KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang dan pemerintah daerah dalam mengumpulkan data perumahan, baik rumah masyarakat maupun hunian yang dibangun di daerah tersebut.

Data ini menjadi landasan bagi penyusunan program dan kebijakan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan oleh pemerintah.

Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Begini Kesiapan Pemprov Jakarta

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa data perumahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif

Ia juga mengajak pengembang di daerah untuk semakin bersemangat dalam membangun rumah bagi rakyat.

"Melalui data ini, kita dapat merancang program perumahan yang lebih terarah, dan kami berharap pengembang di daerah turut berkontribusi dalam mewujudkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat," kata Fahri dikutip dari Antara, Kamis (21/11)

Baca juga : Di Tengah Ketidakpastian, Summarecon Membangun Kawasan Terbaru Ke-9

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa identifikasi kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memetakan kondisi hunian masyarakat, termasuk mereka yang hidup di garis kemiskinan atau rentan miskin.

Data ini akan diolah oleh Kementerian PKP dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Wakil Menteri PKP tersebut juga menegaskan bahwa tugas kementeriannya adalah memastikan kesuksesan Program 3 Juta Rumah yang dipandu oleh arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Jadi Proyek Ke-19, Mustika Garden Tamansari Didapuk Lebih Murah Dibanding Hunian Lain 

Dalam hal ini, usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) tetap yakin bahwa program ambisius pembangunan 3 juta rumah yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan.

Keyakinan ini didasarkan pada rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang dibentuk sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Ketua Umum REI Joko Suranto menegaskan bahwa program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di daerah pedesaan dan pesisir serta 1 juta rumah di perkotaan harus segera direalisasikan.

Baca juga : Presiden Jokowi Apresiasi Erick Thohir Wujudkan Hunian Milenial Terjangkau

Program ini menjadi bagian penting dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, yang telah disampaikan kepada masyarakat dan di forum internasional.

Satgas Perumahan juga telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan komunitas perumahan.

“Program 3 juta rumah ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Jika tidak tercapai, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, kami tetap optimis bahwa program ini akan tercapai,” ujar Joko Suranto, CEO Buana Kassiti Group saat ditemui kemarin.

Meski memperhatikan beberapa kebijakan baru, seperti pembangunan rumah dengan konsep gotong royong, program rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual rumah yang tampaknya belum berhubungan langsung dengan pencapaian program 3 juta rumah, REI terus berkomunikasi dengan pemerintah dan Satgas Perumahan.

Hal ini sangat penting, terutama karena masih ada kebingungan dan pertanyaan yang muncul dari anggota REI, terutama di daerah-daerah.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian yang baru untuk mendorong pelaksanaan program 3 juta rumah. Meskipun banyak pertanyaan dan kebingungan dari anggota kami di daerah, kami tetap mendukung dan berkomitmen pada program ini,” jelas Joko Suranto.

Terkait dengan keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Joko menambahkan bahwa program tersebut seharusnya tetap berlanjut.

Pada tahun 2025, anggaran untuk FLPP sudah disiapkan untuk 220.000 unit rumah, dengan tambahan 40.000 unit dari program Tapera. Bahkan, ada komitmen awal untuk meningkatkan angka tersebut menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan dengan total Rp53 triliun, namun kepastian alokasi anggaran masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.

“REI mendukung penuh pelaksanaan program 3 juta rumah dengan skema yang sudah disosialisasikan oleh Satgas Perumahan. Sebagai contoh, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan akan dikelola oleh pengusaha desa, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara 1 juta rumah di perkotaan bisa memanfaatkan lahan negara, seperti tanah milik negara di sekitar pasar atau stasiun kereta api,” tambah Joko.

Dampak Ekonomi dari Program 3 Juta Rumah

Joko Suranto menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bukan hanya sekadar penyediaan hunian, tetapi juga berfokus pada pembangunan ekosistem yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sektor properti, termasuk perumahan, memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 14%, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar antara 35% hingga 55%,” ujar Joko.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau sekitar US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun hingga Rp145 triliun per tahun.

Joko menjelaskan bahwa riset ini dilakukan sebelum perbaikan ekosistem dan lingkungan sektor properti dilakukan. Dengan adanya Kementerian PKP, dampak ekonominya diperkirakan akan semakin besar.

“Jika dilihat lebih dalam, sektor properti juga merupakan tulang punggung industri padat karya yang melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, sudah seharusnya perizinan di sektor ini dipermudah dan dipercepat,” harap Joko.

Kesuksesan program 3 juta rumah ini tidak hanya akan mengatasi kekurangan rumah, tetapi juga menjadi peluang penting untuk revitalisasi ekonomi di seluruh Indonesia. (Ant/Z-10)