Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024.
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Dalam upayanya untuk memberikan contoh konkret, Presiden menyebutkan tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.
Baca juga : Pemerintah Targetkan Harga Pangan Bergejolak Kurang dari 5%
"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah negara yang menghadapi ancaman resesi. Presiden menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas.
"Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas," tegasnya.
Baca juga : Konsumsi Melemah, Jepang Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Selanjutnya, Kepala Negara pun menyoroti pentingnya memastikan bahwa program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan manfaat ekonomi yang terlihat. Presiden menekankan bahwa program tersebut harus tepat sasaran dan strategis.
"Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas, ada, jangan bilang enggak ada, ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Try/Z-7)
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved