Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris Prancis (2/05). Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.
Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD “Better Policies for Better Lives”.
“Dengan mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur Menko Airlangga dalam sambutannya ketika proses serah terima tersebut.
Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania. Hubungan Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2007, ketika Indonesia bergabung menjadi mitra kunci OECD. OECD sendiri telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan standar, baik bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, hingga dunia usaha.
Turut hadir menyaksikan serah terima peta jalan keanggotaan Indonesia bersama Menko Perekonomian yakni Menteri Keuangan RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. (RO/Z-7)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama negosiasi berlangsung, implementasi tarif tersebut msih di-pause alias ditunda.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Dokumen IM diserahkan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Selasa, 3 Juni 2025 di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai US$90 miliar yang diperkirakan akan tumbuh menjadi US$360 miliar pada 2030.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal menyampaikan perkembangan aksesi Indonesia bergabung OECD kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Indonesia menargetkan penyerahan initial memorandum tersebut ke OECD pada triwulan I 2025.
Istana mengatakan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS tidak akan memberi dampak terhadap hubungan dengan Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved