Pemupukan Dana Abadi Dirasa Cocok Biayai Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

BTN mengusulkan sebuah skema baru yang mencakup dana abadi untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa skema ini telah dibahas dengan pemerintah. Skema tersebut menggabungkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga. Dengan skema ini, diharapkan target pembangunan rumah sebanyak 600 unit setiap tahun dapat tercapai.

Nixon menjelaskan bahwa menggunakan FLPP secara terus menerus akan memberatkan APBN, khususnya untuk program pembangunan rumah yang jumlahnya tiga kali lipat dari program sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan skema terobosan seperti pembentukan dana abadi yang diusulkan oleh BTN.

Baca juga : Dukung Penyediaan 3 Juta Rumah, REI Sebut Sanggup Sediakan 1,5 Juta di Perkotaan

"Dana abadi tersebut menggunakan dana FLPP yang selama ini dikelola melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), untuk diputar atau diinvestasikan di instrumen tertentu," kata Nixon seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/4).

"Imbal hasil atau keuntungan dari investasi nantinya untuk membayar subsidi selisih bunga. Dengan begitu, harapannya target pembangunan rumah 600 unit setiap tahun dapat tercapai," tambahnya.

Selain itu, BTN juga mengusulkan peningkatan batasan harga jual rumah subsidi hingga Rp300 juta agar lebih banyak masyarakat dengan penghasilan di atas Rp8 juta juga dapat menikmati subsidi.

"Dengan kita naikkan ini (batasan harga jual rumah subsidi), tanpa melihat income sehingga melihat harga jual rumah, sepanjang itu adalah rumah pertama. Kami usulannya seperti itu. Mudah-mudahan ini lebih baik. Kalau ini terjadi, maka daya jangkau masyarakatnya akan lebih besar," ujar Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menyarankan agar definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu ditinjau kembali oleh pemerintah, mengingat kemampuan daya beli mereka terhadap rumah masih terbatas. Selain itu, BTN juga mengusulkan pemangkasan masa subsidi hingga maksimal 10 tahun, mengingat penghasilan masyarakat cenderung meningkat setelah periode tersebut. (Z-10)