Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, tingkat inflasi Maret 2024 yang naik menjadi 3,05% dinilai masih terkendali. Sebab, kenaikan tersebut banyak didorong faktor musiman Ramadan dan Idul Fitri.
"Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga dari sebagian besar komoditas pangan pada masa Ramadan. Secara historis, pada masa Ramadan dan Idul Fitri terjadi peningkatan permintaan musiman yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga," kata dia seperti dikutip dari siaran pers, Senin (1/4).
Febrio menambahkan, pemerintah tetap mewaspadai tren kenaikan harga pangan yang sampai saat ini masih terjadi. Sebab, secara tahunan, inflasi pangan bergejolak (volatile food) bergerak meningkat menjadi 10,33% (yoy), dari 8,47% (yoy) pada Februari 2024.
Baca juga : Kemenkeu: Inflasi Maret Terkendali dengan Baik
Peningkatan itu didorong oleh naiknya harga komoditas, seperti beras, daging dan telur ayam ras, cabai merah, dan bawang putih. Di tengah produksi pangan yang terkendala dan mundurnya panen raya, kata Febrio, pemerintah terus mengupayakan stabilisasi pasokan dan harga untuk menjamin akses pangan masyarakat.
Inflasi inti pada Maret 2024 juga turut mengalami peningkatan sebesar 1,77% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan Februari 2024 (1,68% yoy). Beberapa kelompok pengeluaran mengalami peningkatan, diantaranya makanan, penyediaan makanan/minuman, perawatan pribadi, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) turun menjadi 1,39% (yoy), dari 1,67% (yoy) di Februari 2024. Meskipun cukup rendah namun tekanan inflasi pada sektor transportasi tetap perlu diwaspadai seiring dengan peningkatan mobilitas saat musim mudik lebaran.
Baca juga : Inflasi Harga Pangan Bergejolak masih Naik
"Pemerintah akan terus berupaya memitigasi risiko gejolak pada masa Ramadan dan Idul Fitri, terutama dalam mengendalikan harga pangan dan tarif transportasi," terang Febrio.
Dia menambahkan, stabilisasi pasokan terus dilakukan untuk menjaga kecukupan stok domestik dan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, percepatan pengadaan impor, relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan penyaluran beras SPHP, serta melakukan koordinasi pengendalian inflasi HBKN di seluruh daerah.
"Inflasi diharapkan dapat melandai seiring koreksi harga pasca HBKN dan dukungan kebijakan stabilisasi harga pangan yang terus konsisten dilakukan oleh pemerintah," pungkas Febrio. (Mir/Z-7)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada gelaran itu disiapkan berbagai komoditas seperti beras, telur ayam, dan cabai merah. Harganya lebih murah dibanding di pasaran.
Keterbatasan lahan sejatinya tidak harus jadi kendala bagi Kota Sukabumi bisa meningkatkan produksi pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved