Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, tingkat inflasi Maret 2024 yang naik menjadi 3,05% dinilai masih terkendali. Sebab, kenaikan tersebut banyak didorong faktor musiman Ramadan dan Idul Fitri.
"Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga dari sebagian besar komoditas pangan pada masa Ramadan. Secara historis, pada masa Ramadan dan Idul Fitri terjadi peningkatan permintaan musiman yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga," kata dia seperti dikutip dari siaran pers, Senin (1/4).
Febrio menambahkan, pemerintah tetap mewaspadai tren kenaikan harga pangan yang sampai saat ini masih terjadi. Sebab, secara tahunan, inflasi pangan bergejolak (volatile food) bergerak meningkat menjadi 10,33% (yoy), dari 8,47% (yoy) pada Februari 2024.
Baca juga : Kemenkeu: Inflasi Maret Terkendali dengan Baik
Peningkatan itu didorong oleh naiknya harga komoditas, seperti beras, daging dan telur ayam ras, cabai merah, dan bawang putih. Di tengah produksi pangan yang terkendala dan mundurnya panen raya, kata Febrio, pemerintah terus mengupayakan stabilisasi pasokan dan harga untuk menjamin akses pangan masyarakat.
Inflasi inti pada Maret 2024 juga turut mengalami peningkatan sebesar 1,77% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan Februari 2024 (1,68% yoy). Beberapa kelompok pengeluaran mengalami peningkatan, diantaranya makanan, penyediaan makanan/minuman, perawatan pribadi, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) turun menjadi 1,39% (yoy), dari 1,67% (yoy) di Februari 2024. Meskipun cukup rendah namun tekanan inflasi pada sektor transportasi tetap perlu diwaspadai seiring dengan peningkatan mobilitas saat musim mudik lebaran.
Baca juga : Inflasi Harga Pangan Bergejolak masih Naik
"Pemerintah akan terus berupaya memitigasi risiko gejolak pada masa Ramadan dan Idul Fitri, terutama dalam mengendalikan harga pangan dan tarif transportasi," terang Febrio.
Dia menambahkan, stabilisasi pasokan terus dilakukan untuk menjaga kecukupan stok domestik dan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, percepatan pengadaan impor, relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan penyaluran beras SPHP, serta melakukan koordinasi pengendalian inflasi HBKN di seluruh daerah.
"Inflasi diharapkan dapat melandai seiring koreksi harga pasca HBKN dan dukungan kebijakan stabilisasi harga pangan yang terus konsisten dilakukan oleh pemerintah," pungkas Febrio. (Mir/Z-7)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Denpasar tersebut merupakan upaya pengendalian inflasi daerah
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.Â
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved