Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MOMENTUM pemulihan ekonomi global berlanjut, meski masih dibayangi oleh fragmentasi politik dan ketidakpastian. Hal ini memicu masih berlanjutnya gangguan pada sisi suplai yang menyebabkan inflasi di berbagai negara masih berada di atas perkiraan pasar.
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,75% (YoY) ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,8% (YoY) dan inflasi administered price yang turun menjadi 1,67% (YoY).
Di sisi lain, inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak masih meningkat ke 8,47% (YoY). "Ini terjadi akibat dampak fenomena El Nino, faktor musiman, dan pergeseran musim tanam yang terutama terjadi pada komunitas beras dan cabai merah," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono pada Leaders Talk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Kalimantan Timur, Rabu (27/3).
Baca juga : Bank Indonesia Proyeksikan Inflasi 2024 Capai 3,20%
Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, dan dapat merespons permintaan domestik.
Dukungan lain yaitu inflasi barang impor (imported inflation) yang rendah sejalan dengan stabilnya nilai tukar, serta dampak positif faktor struktural terkait berkembangnya digitalisasi. Namun, semua pihak tetap harus bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi di 2024, termasuk di periode besar keagamaan nasional (HBKN).
Secara histori, selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri, terdapat potensi peningkatan harga pangan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Dengan musim panen yang diperkirakan berlangsung di akhir Maret dan April 2024, pemerintah berharap bahwa realisasi inflasi pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri yang dalam beberapa tahun terakhir terkendali akan kembali dapat diwujudkan pada tahun ini.
Oleh karena itu, sejumlah tantangan penting untuk diantisipasi. Dari sisi pasokan dan distribusi, kondisi curah hujan yang tinggi, dan pemenuhan komoditas pangan impor perlu menjadi perhatian bersama, agar tidak memberikan tekanan inflasi lebih lanjut.
Sejumlah permasalahan struktural seperti fluktuasi produksi antarwaktu dan antardaerah juga terus diupayakan solusinya melalui sinergi tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP dan TPID). Secara khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk ibu kota Nusantara (IKN), upaya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok menjadi krusial, untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan. (Z-2)
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
PERUMDA Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme sebagai perusahaan pangan daerah, sejalan dengan transformasi Jakarta menuju kota global berkelanjutan.
Kegiatan bertajuk Gerakan Pangan Murah ini digelar serentak di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah hukum Polda Kepri.
KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil survei pemantauan di pasar tradisional, ditemukan bahwa mayoritas komoditas pangan mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran 2025.
Bapanas telah melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung pada 24-25 Maret 2025.
160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved