Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MOMENTUM pemulihan ekonomi global berlanjut, meski masih dibayangi oleh fragmentasi politik dan ketidakpastian. Hal ini memicu masih berlanjutnya gangguan pada sisi suplai yang menyebabkan inflasi di berbagai negara masih berada di atas perkiraan pasar.
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,75% (YoY) ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,8% (YoY) dan inflasi administered price yang turun menjadi 1,67% (YoY).
Di sisi lain, inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak masih meningkat ke 8,47% (YoY). "Ini terjadi akibat dampak fenomena El Nino, faktor musiman, dan pergeseran musim tanam yang terutama terjadi pada komunitas beras dan cabai merah," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono pada Leaders Talk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Kalimantan Timur, Rabu (27/3).
Baca juga : Bank Indonesia Proyeksikan Inflasi 2024 Capai 3,20%
Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, dan dapat merespons permintaan domestik.
Dukungan lain yaitu inflasi barang impor (imported inflation) yang rendah sejalan dengan stabilnya nilai tukar, serta dampak positif faktor struktural terkait berkembangnya digitalisasi. Namun, semua pihak tetap harus bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi di 2024, termasuk di periode besar keagamaan nasional (HBKN).
Secara histori, selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri, terdapat potensi peningkatan harga pangan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Dengan musim panen yang diperkirakan berlangsung di akhir Maret dan April 2024, pemerintah berharap bahwa realisasi inflasi pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri yang dalam beberapa tahun terakhir terkendali akan kembali dapat diwujudkan pada tahun ini.
Oleh karena itu, sejumlah tantangan penting untuk diantisipasi. Dari sisi pasokan dan distribusi, kondisi curah hujan yang tinggi, dan pemenuhan komoditas pangan impor perlu menjadi perhatian bersama, agar tidak memberikan tekanan inflasi lebih lanjut.
Sejumlah permasalahan struktural seperti fluktuasi produksi antarwaktu dan antardaerah juga terus diupayakan solusinya melalui sinergi tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP dan TPID). Secara khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk ibu kota Nusantara (IKN), upaya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok menjadi krusial, untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan. (Z-2)
TPID telah melakukan pemantauan dan ditemukan ada komoditas yang hargnya masih tinggi.
ESKALASI harga pangan pada pertengahan 2024 sebenarnya ialah peristiwa siklikal biasa.
Berikut beberapa produk yang mengalami peningkatan harga di pasar saat ramadan dalam beberapa tahun terakhir .
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok daging sapi, daging ayam, dan ikan aman menjelang Lebaran hingga Idulfitri 1444 Hijriah.
JELANG Idul Adha 2023, sejumlah harga pangan dan bahan pokok (bapok) di pasar tradisional seluruh wilayah hari ini Senin (26/6) merangkak naik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok pasokan pangan pada 2024 di Jakarta dalam kondisi cukup
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved