Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MOMENTUM pemulihan ekonomi global berlanjut, meski masih dibayangi oleh fragmentasi politik dan ketidakpastian. Hal ini memicu masih berlanjutnya gangguan pada sisi suplai yang menyebabkan inflasi di berbagai negara masih berada di atas perkiraan pasar.
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,75% (YoY) ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,8% (YoY) dan inflasi administered price yang turun menjadi 1,67% (YoY).
Di sisi lain, inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak masih meningkat ke 8,47% (YoY). "Ini terjadi akibat dampak fenomena El Nino, faktor musiman, dan pergeseran musim tanam yang terutama terjadi pada komunitas beras dan cabai merah," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono pada Leaders Talk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Kalimantan Timur, Rabu (27/3).
Baca juga : Bank Indonesia Proyeksikan Inflasi 2024 Capai 3,20%
Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, dan dapat merespons permintaan domestik.
Dukungan lain yaitu inflasi barang impor (imported inflation) yang rendah sejalan dengan stabilnya nilai tukar, serta dampak positif faktor struktural terkait berkembangnya digitalisasi. Namun, semua pihak tetap harus bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi di 2024, termasuk di periode besar keagamaan nasional (HBKN).
Secara histori, selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri, terdapat potensi peningkatan harga pangan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Dengan musim panen yang diperkirakan berlangsung di akhir Maret dan April 2024, pemerintah berharap bahwa realisasi inflasi pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri yang dalam beberapa tahun terakhir terkendali akan kembali dapat diwujudkan pada tahun ini.
Oleh karena itu, sejumlah tantangan penting untuk diantisipasi. Dari sisi pasokan dan distribusi, kondisi curah hujan yang tinggi, dan pemenuhan komoditas pangan impor perlu menjadi perhatian bersama, agar tidak memberikan tekanan inflasi lebih lanjut.
Sejumlah permasalahan struktural seperti fluktuasi produksi antarwaktu dan antardaerah juga terus diupayakan solusinya melalui sinergi tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP dan TPID). Secara khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk ibu kota Nusantara (IKN), upaya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok menjadi krusial, untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan. (Z-2)
KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil survei pemantauan di pasar tradisional, ditemukan bahwa mayoritas komoditas pangan mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran 2025.
Bapanas telah melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung pada 24-25 Maret 2025.
160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa deflasi tahun kalender (Y-to-D) tercatat sebesar 0,48%, sementara deflasi tahunan (Y-on-Y) mencapai 0,19%.
(Bapanas) memastikan ketersediaan pangan aman dan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, stok Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog per 3 Maret 2025 berkisar di angka 1,9 juta ton
Pemerintah memiliki dua buah instrumen untuk mengendalikan pasokan dan menstabilkan harga pangan, yakni melalui regulasi harga dan cadangan pangan pemerintah (CPP).
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved